BALIKPAPAN, Kamis (6/8) suaraindonesia-news.com – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, menyoroti Puskesmas Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan yang hingga saat ini belum beroperasi.
Selain itu, Hamid juga menyoroti kualitas infrastruktur gedung yang dinilai tidak berkualitas, meski proyek pembangunan fisik telah rampung 100 persen.
Hamid mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas pengerjaan proyek Puskesmas Sepinggan Baru tersebut. Ia mengatakan bahwa berdasarkan Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi IV sekitar tiga bulan lalu, ditemukan fakta bahwa beberapa titik plafon gedung sudah mengalami kebocoran.
“Proyek Puskesmas ini baru selesai dibangun, tetapi mungkin pengerjaannya yang terlalu tergesa-gesa sehingga hasilnya tidak maksimal. Ada beberapa plafon yang bocor waktu kami sidak. Bangunan belum ditempati, tapi plafonnya sudah bocor, ini sangat miris,” ujar Hamid saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Kamis, (6/8).
Ia menambahkan, meski proyek tersebut saat ini masih dalam masa pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor, kerusakan dini ini sudah menjadi indikator kuat rendahnya kualitas pengerjaan.
Hamid mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk segera menindaklanjuti hasil temuan sidak tersebut agar kontraktor melakukan perbaikan menyeluruh.
Selain masalah fisik bangunan, kata Hamid, hambatan utama belum beroperasinya Puskesmas Sepinggan Baru adalah belum tersedianya Alat Kesehatan (Alkes) yang memadai.
Hamid menilai, kendala operasional ini diperparah oleh ancaman krisis Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga medis di Balikpapan.
Pemkot Balikpapan didesak untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus memikirkan kesiapan SDM di dalamnya. Terlebih, tantangan penyediaan tenaga medis ke depan akan semakin besar seiring rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan Timur.
“Perlu diketahui bahwa selama 10 tahun terakhir di Balikpapan belum ada perekrutan PNS untuk tenaga medis. Padahal, tenaga medis sebenarnya sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Balikpapan mendorong penuh Pemkot Balikpapan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan taktis guna mengisi kekosongan formasi tenaga medis, baik untuk penempatan di Puskesmas-Puskesmas maupun di RSUD yang baru nantinya.
Di sisi lain, Hamid juga menyinggung masalah ketimpangan fasilitas kesehatan di wilayah lain. Ia membeberkan bahwa hingga saat ini, warga di Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, belum memiliki fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas.
Ia meminta Pemkot Balikpapan memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini dalam penyusunan program kerja ke depan. Menurutnya, akses kesehatan yang dekat dan memadai adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
“Di wilayah Kelurahan Gunung Samarinda Baru sampai saat ini belum ada fasilitas kesehatan seperti Puskesmas. Nah, ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah kota ke depan, karena ini merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi,” pungkasnya.
