Raja Ampat, Suara Indonesia-News.Com-Sebagai anak negeri asli Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit,SH memiliki angan-angan ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui layanan publik di bidang perijinan usaha.
Pasalnya, hingga saat ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit diakses,prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli),ini disebabkan iindikator rendahnya kualitas pelayanan publik di pemerintahan kabupaten Raja Ampat. Dimana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik di bidang perijinan yang belum maksimal di rasakan oleh masyarakat Raja Ampat, ungkap Mohliyat Mayalibit, SH yang menjabat sebagai Kepala bagian hukum Sekertariat daerah (Setda) kabupaten Raja Ampat, sejak Tahun 2010 hingga saat ini, saat ditemui Suara Indonesia, Senin (16/11/2015) di ruang kerjanya.
Di samping itu lanjut Mohliyat, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di bidang perijinan di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Namun sebaliknya bagi mereka yang memiliki ”uang” dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan.
Untuk itu, apabila ketidakadilan ini terus-menerus terjadi,maka pelayanan yang berpihak tersebut akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa.
Selain itu juga terdapat kecenderungan di berbagai instansi pemerintah pusat yang enggan menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, hal ini berdampak pada pelayanan publik menjadi tidak efektif, efisien dan ekonomis dan tidak menutup kemungkinan unit-unit pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas, responsifitas, dan representatif sesuai dengan tuntutan masyarakat,beber Mohliyat putra kelahiran Samate kabupaten Raja Ampat 20 Oktober 1979 silam ini.
Mohliyat menambahkan, banyak contoh yang dapat di identifikasi, seperti pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, fasilitas sosial, dan berbagai pelayanan bidang jasa yang dikelola pemerintah daerah belum memuaskan masyarakat.
Mohliyat mengharapkan, demi meningkatkan perekonomian masyarakat Raja Ampat pemerintah daerah lebih meningkatkan pelayanan publik serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang telah memiliki ijin dengan kenyamanan berinvestasi dan rasa aman serta turut melibatkan masyarakat setempat, tegasnya.(Zainal)