Kota Malang, Suara Indonesia-News.Com – Spirit pelayanan publik saat ini tidak lagi semata ditekankan pada good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) namun juga harus diarahkan pada konsep sound governance (kelola pemerintahan yang melibatkan aktif peran masyarakat).
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Walikota Malang H. Sutiaji, dalam acara Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik Menuju Good Governance dan Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat, Rabu (23/9/2015), di ruang Akasia Hotel Savana.
Sementara Mirawati Sudjono, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) RI, dalam pemberian materianya menegaskan, ada 3 masalah besar dalam pembangunan (global competitiveness index), yakni permasalahan birokrasi (postur lembaga yang gemuk dan belum semuanya berorientasi pelayanan prima), korupsi (banyak penyalahgunaan kewenangan serta survei korupsi) dan infrastruktur (belum memadai serta kurangnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan).
Acara yang diikuti Kepala SKPD, Sekretaris dan Bagian Penyusun Program, merupakan bagian dari sosialisasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Pro Growth, Pro Job dan Pro Poor harus menjadi salah satu target (outcome) dari pelayanan publik. ‘Dan seringkali yang menghambat dari target itu adalah aspek perijinan, lugas Mirawati.(Jk).
