Reporter : Sur
Sumenep, Selasa 01/11/2016 (suaraindonesia-news.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Sumenep melakukan aksi demo meminta pemkab melakukan penataan birokasi yang ada.
Menurut PMII, birokrasi di Sumenep masih terkesan amburadul dengan berbagai indikasi problem yang menyebar hampir diseluruh instansi.
“Kami melihat banyak dinas di lingkungan pemkab yang belum tertata, sehingga banyak program daerah yang tidak berjalan dengan baik,” uangkap Mahfud Korlap aksi.
Penilaian PMII tentang Penataan Birokasi tertuang dalam lima indikator, yakni kompetensi, akuntabilitas, transparansi, pelayanan dan efektifitas kerja.
“Ya, dari 5 penilaian tersebut banyak instansi yang tidak sesuai baik secara kompetensi dan lainnya,” tegasnya.
Sementara Ketua Umum PC PMII Sumenep Alif Rofiq Menilai bahwa aksi ini adalah bentuk evaluasi sekaligus kritik konstruktif bagi pemerintah.
“Ini adalah evaluasi dan kritik membangun bagi pemerintah biar lebih mantap lagi dalam menata birokrasi menjadi lebih baik,” jelas alif.
Menurutnya, pemerintah masih dirasa kurang serius dalam menaya birokrasi yang ada.
“Penataan birokrasi itu bukan sekedar mutasi atau perubahan struktur organisasi, tapi lebih dari itu,” ungkap alif.
Oleh karena itu, PMII meminta kepada pemerintah agar segera melakukan penataan birokrasi dengan lima hal, yakni kompetensi, ak ransfransi, pelayanan dan efektivitas kerja.
Dalam demo tersebut, mahasiswa juga membakar ban di depan Kantor pemkab karena kecewa tidak ditemui oleh bupati Sumenep yang hanya diwakilkan Wabup.
“Kami akan terus mengawal penataan birokrasi ini dampai kinerja penerintah disumenep benar-benar baik dan bagus,” tutup alif.
