JAKARTA, Selasa (10/02) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi rakyat di tengah berbagai bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, tanggung jawab negara tersebut perlu diperkuat dengan semangat gotong royong dari seluruh lapisan masyarakat demi mendorong kebangkitan bangsa.
“Hari ini, kesinambungan gotong royong kita lanjutkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan. Negara bertanggung jawab melindungi rakyat, terutama kelompok paling rentan agar mampu bangkit secara bermartabat dari setiap musibah,” ujar Nusron Wahid saat memberikan sambutan pada Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Nusron Wahid yang pada kesempatan tersebut juga dikukuhkan sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa kesinambungan tanggung jawab negara dan gotong royong telah ditunjukkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menyebutkan, pemerintah terus meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.
Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah, lanjut Nusron, adalah pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan memicu terjadinya bencana banjir di sejumlah daerah.
“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden. Namun, pencabutan izin saja tidak cukup, harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum karena merusak lingkungan merupakan kejahatan luar biasa yang akan dihukum berat di dunia maupun akhirat,” tegas Nusron Wahid.
Dalam sambutannya, Nusron juga menyampaikan bahwa MUI turut berperan aktif dalam penanggulangan dampak bencana melalui penyaluran bantuan rehabilitasi terhadap tiga masjid di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, dana donasi yang telah dihimpun akan digunakan untuk rehabilitasi 500 rumah bagi guru mengaji dan marbot di wilayah terdampak bencana.
“Semua ini dilakukan agar Majelis Ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam senantiasa memberikan manfaat nyata kepada umat manusia. Insyaallah, bangsa Indonesia akan kuat. Tanggung jawab mengatasi bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua, termasuk para tokoh agama,” pungkasnya.
Acara bertajuk “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” yang dirangkaikan dengan pengukuhan dan ta’aruf Pengurus MUI periode 2025–2030 tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia Jusuf Kalla, serta para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Kegiatan ini juga diikuti sekitar 58 ribu jemaah, yang merupakan perwakilan dari MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek.
