JAKARTA, Kamis (31/10) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang berupaya memperkuat regulasi di bidang tata ruang untuk mendukung investasi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).
Nusron menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
“Kami menyiapkan RTRWN untuk memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan tata ruang yang terencana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nusron menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN juga mulai berkoordinasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRWN. Ia menekankan pentingnya integrasi RDTR dengan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses investasi di Indonesia.
“Masa lalu, ketika saya menjadi anggota DPR di Komisi VI, kita sering mengeluhkan lambatnya dokumen PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Setelah mendalami lebih lanjut, saya mengetahui bahwa meskipun kementeriannya adalah ATR/BPN, rezim tata ruang masih menjadi otoritas pemerintah daerah. Banyak daerah yang belum menerapkan sistem online dalam tata ruang, bahkan belum memiliki peta,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik langkah Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan target RTRWN dan RDTR.
“Kami mendesak Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, serta RDTR di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2024 yang terintegrasi dengan OSS,” tambahnya.
Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dan para pejabat tinggi lainnya di Kementerian ATR/BPN, serta seluruh Wakil Ketua dan anggota Komisi II DPR RI.
