JAKARTA, Selasa (03/12) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan perdananya kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat, Senin (02/12/2024), melalui daring. Dalam pengarahan tersebut, ia menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, bersih, dan bebas dari pungutan liar (pungli).
“Tugas pokok Bapak/Ibu di Kantor Pertanahan adalah pelayanan publik. Pelayanan ini setiap hari ada, dan isunya sering kali terkait dengan waktu pelayanan yang lama dan adanya pungli. Maka tugas kita adalah mengubah citra ini menjadi pelayanan yang cepat dan bersih. Untuk itu, pembenahan perlu dilakukan,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan bahwa pembenahan dapat dimulai dengan memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Sistem mencakup proses bisnis dan solusi berbasis teknologi (IT). Di Kantor Pusat, kami berupaya menyederhanakan proses bisnis menggunakan teknologi, namun tetap mengedepankan akuntabilitas, kehati-hatian, dan manajemen risiko,” jelasnya.
Selain fokus pada pelayanan publik, Menteri Nusron juga mengimbau agar jajaran BPN Papua Barat meningkatkan pemahaman terkait isu tata ruang.
“Saya tahu mayoritas pegawai BPN adalah ahli pertanahan, namun Bapak/Ibu juga perlu memahami tata ruang dan membangun kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pemerintah daerah,” tambahnya.
Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Jhon Wiclif Aufa, menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan dan menyelesaikan program strategis kementerian.
“Dengan SDM yang terbatas, kami tetap melakukan perubahan di Papua Barat. Tahun lalu, penyerapan anggaran mencapai 96%, dan tahun ini kami optimis bisa mencapai 98%,” ungkapnya.
Pengarahan ini diikuti oleh 10 Kantor Pertanahan (Kantah) di Papua Barat, termasuk Kantah Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Kegiatan ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, dan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil Papua Barat.
