JAKARTA, Kamis (14/11) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan sikap tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam mafia tanah. Dalam acara Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Nusron menegaskan dirinya akan mengantar langsung oknum-oknum yang terlibat ke aparat penegak hukum sebagai bentuk keseriusan dalam memberantas tindak pidana pertanahan yang kian akut.
“Ini peringatan bagi siapa pun yang terlibat dalam mafia tanah, khususnya aparatur negara dan Kementerian ATR/BPN. Kami tidak akan segan-segan, bukan orang lain yang akan menyerahkan ke APH, tetapi saya sendiri,” ujar Nusron Wahid, Kamis (14/11).
Menurut Nusron, masalah pertanahan sering kali melibatkan oknum di internal ATR/BPN. Oleh karena itu, pihaknya tidak hanya memperkuat kerja sama dengan instansi eksternal, tetapi juga menegaskan pentingnya memperbaiki sistem dan integritas sumber daya manusia di dalam ATR/BPN.
“Selain bekerja sama dengan stakeholder di luar, kami harus memperkuat sistem internal serta meningkatkan kapabilitas dan integritas sumber daya manusia di BPN,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa praktik mafia tanah tidak hanya melibatkan internal Kementerian ATR/BPN, tetapi juga unsur eksternal seperti makelar tanah, oknum kepala desa, notaris, PPAT, dan berbagai pihak perantara lainnya.
“Komponen eksternal seperti makelar tanah atau perantara, termasuk oknum kepala desa dan PPAT, sering kali terlibat dalam praktik ini,” tambahnya.
Nusron mengajak Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Mahkamah Agung untuk bersinergi memberantas mafia tanah. Menurutnya, dukungan dari semua pihak terkait sangat diperlukan mengingat beratnya upaya pemberantasan ini.
“Mohon dukungan, karena ini kerja berat yang membutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh aparatur keamanan, hukum, dan pertahanan,” pungkas Nusron.
Acara rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala BIN Muhammad Herindra, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
