SURABAYA, Kamis (10/10) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang tersebar di 23 provinsi secara serentak di seluruh Indonesia, Selasa (08/10/2024).
Deklarasi ini ditandai dengan hand scanning oleh Menteri AHY, didampingi oleh dua Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, dan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur.
“Kalau sudah dikategorikan Lengkap, artinya tidak boleh ada yang terlewat secara spasial. 46 kota/kabupaten ini dinyatakan telah terdata, telah teregistrasi, dan telah terpetakan, sehingga no gap no overlap, tidak boleh ada celah, tidak boleh ada tumpang tindih,” ujar Menteri AHY dalam sambutannya di acara yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur, Kota Surabaya.
Deklarasi ini diharapkan dapat mendukung pembangunan di setiap wilayah yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap.
“Kalau seluruh wilayah tanah di Indonesia pada akhirnya dinyatakan no gap no overlap, insyaallah tata ruang wilayah nasional dan daerah bisa dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana strategis untuk pengembangan dan pembangunan di wilayah masing-masing,” jelas Menteri AHY.
Di awal masa jabatannya, Menteri AHY mencatat bahwa jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di Indonesia baru mencapai 13 kabupaten/kota. Pada 26 Maret 2024, ia mendeklarasikan Cilegon sebagai Kota Lengkap, diikuti Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 02 April 2024, empat kabupaten di Provinsi Bali pada 21 Mei 2024, dan pada 30 Mei 2024, ia mendeklarasikan 14 Kota Lengkap secara serentak di tujuh provinsi.
“Target sampai akhir tahun ini adalah 104 kabupaten/kota. Oleh karena itu, saya mengajak para Kepala Kanwil BPN untuk terus mengejar target pencapaian ini. Mudah-mudahan bisa tercapai 104 Kabupaten/Kota Lengkap, bahkan bisa melampaui target,” ungkap Menteri AHY.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, optimis bahwa kelengkapan data spasial yang diimplementasikan dalam layanan Sertipikat Tanah Elektronik akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.
“Dengan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, kami yakin bahwa kepastian hukum atas kepemilikan tanah semakin kuat. Masyarakat juga bisa menggunakan sertipikat tersebut untuk mendapatkan modal demi kemandirian mereka,” ujar Adhy Karyono.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran, serta Bupati/Wali Kota dan jajaran Forkopimda setempat.
