Berita UtamaPemerintahan

Menteri ATR/BPN dan Ketua Umum Muhammadiyah Bahas Strategi Legalisasi Aset dan Pemanfaatannya

Avatar of admin
×

Menteri ATR/BPN dan Ketua Umum Muhammadiyah Bahas Strategi Legalisasi Aset dan Pemanfaatannya

Sebarkan artikel ini
IMG 20241218 201938
Foto: Menteri Nusron Wahid saat pertemuan dengan Ketua Umum pimpinan pusat Muhammadiyah.

D.I. YOGYAKARTA, Rabu (18/12) suaraindonesia-news.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pertemuan strategis dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024). Pertemuan ini membahas percepatan sertipikasi tanah wakaf Muhammadiyah dan tata kelola tanah yang berkeadilan.

Nusron Wahid menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan Muhammadiyah dalam legalisasi aset tanah.

“Kami berdiskusi tentang peningkatan pelayanan sertipikasi tanah wakaf untuk mendukung pemanfaatan aset Muhammadiyah bagi kemaslahatan umat. Selain itu, kami juga membahas sistem distribusi tanah yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan secara ekonomi,” ujarnya.

Ia mengapresiasi pengelolaan aset Muhammadiyah yang dinilainya sangat rapi. Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung sertipikasi seluruh aset Muhammadiyah, baik berupa tanah wakaf maupun hak kepemilikan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN menyerahkan lima sertipikat tanah wakaf kepada Muhammadiyah. Kelima sertipikat ini merupakan hasil legalisasi atas aset-aset Muhammadiyah yang berlokasi di wilayah D.I. Yogyakarta.

Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut positif langkah ini.

“Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan agraria berbasis keadilan dan pemerataan. Aset tanah yang kami miliki dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Kebijakan ini diharapkan membawa manfaat besar bagi bangsa, bukan hanya kelompok tertentu,” ungkapnya.

Pertemuan ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam upaya mewujudkan reformasi agraria yang mendukung pemerataan akses tanah serta pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hadir mendampingi Menteri ATR/BPN dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Suwito. Sementara itu, jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga turut hadir dalam pertemuan ini.