Mencegah Kekerasan di Sekolah

Noer Laili Mardina, S. Pd

Oleh : Noer Laili Mardina, S. Pd
Pendidikan : Alumni FKIP Universitas Jember & Guru Bahasa Indonesia SMPN 2 Gucialit Lumajang

Kasus pelecehan terhadap guru di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini membuat dunia pendidikan tercoreng. Bukan hanya guru/ pendidik yang merasa malu dan dilecehkan, tapi juga institusi pendidikan di tanah air.

Kasus seperti di Kabupaten Gresik bisa jadi muncul di daerah lain namun tidak terekam dan terekspos oleh media. Mengapa kasus pelecehan yang dilakukan siswa terhadap gurunya masih saja terjadi? Ada apa dengan pendidikan kita?

Ada beberapa sebab terjadinya kasus itu. Pertama, tidak adanya ketegasan aturan yang dibuat oleh pihak sekolah. Ketidak tegasan ini memberikan peluang siswa untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaraan biasa/ ringan maupun pelanggaran yang tergolong berat misalnya merokok di kelas, melawan perintah dan nasehat guru, minum minuman keras, hingga kekerasan fisik yang mengancam jiwa guru.

Kedua, lemahnya kontrol orang tua siswa di rumah. Terkadang orang tua memasrahkan dan mempercayakan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada pihak sekolah tanpa pernah ikut mengontrol perkembangan anaknya. Padahal, pendidikan di rumah merupakan madrasah pertama sebelum duduk di bangku sekolah. Seolah-olah sekolah menjadi tempat pertama dan utama dalam hal pendidikan. Persepsi dan asumsi yang sedikit melenceng ini perlu diluruskan.

Bahwasanya sekolah adalah pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga di rumah.

Ketiga, kekhawatiran guru terseret ke ranah hukum atas tindakannya di kelas terhadap siswanya yang super aktif (nakalnya tingkat dewa). Dari pada berurusan dengan hukum dan berakhir di penjara, maka guru memilih membiarkan siswanya berbuat di luar batas kewajaran.

Sayangnya, pembiaran tersebut tidak membuat siswa sadar diri. Mereka justeru melecehkan dan meremehkan guru.

Keempat, pergeseran paradigma dan sudut pandang dalam hal mendidik. Guru cenderung dan lebih fokus bagaimana mengajar yang baik (how teach) sehingga siswa benar-benar memahami dan menguasai pelajarannya.

Guru terjebak untuk memandaikan kemampuan otaknya/ kecerdasan intelektual (intelligence quotient), sementara bagaimana mendidik (how educate) yang mengarah pada pola sikap, tingkah laku, kesoponan (emotional quotient), terabaikan. Apalagi emotional quotient tidak masuk syarat utama dan pertama kelulusan seorang siswa. Pemberian penghargaan pun hanya untuk siswa berprestasi secara akademik.

Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan EQ tinggi, datang ke sekolah lebih awal, tidak pernah berbuat kegaduhan selama proses belajar mengajar, peduli sesama, dan peduli pada kebersihan lingkungan sekolah tidak pernah mendapatkan penghargaan dalam bentuk apapun.

Kemampuan EQ siswa masih tidak termasuk bagian dari sebuah prestasi. Selain itu, tugas guru saat ini tidak sekedar mendidik/ mengajar, tapi juga mengurusi urusan lain yang cukup menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satunya mengurusi berbagai kegiatan administrasi.

Kondisi seperti ini juga berimbas pada konsentrasi dalam mendidik siswa di kelas, bahkan tidak tidak menutup kemungkinan tugas utamanya mengajar terabaikan.

Oleh karena itu, paradigma dari sekedar mengajar (to teach) berubah menjadi mendidik (to educate). Sehingga transformasi pengetahuan/ ilmu pengetahuan dan transformasi nilai-nilai kesopanan, menghormati guru, membangun kepedulian kepada sesama, bisa diraih secara bersama-sama. Bila kemampuan intelektual dan moral tercapai, maka peristiwa memalukan dan mencoreng nama baik institusi pendidikan, baik yang dilakukan oleh siswa terhadap pendidik atau sebaliknya, bisa diminimalisir bahkan dicegah.

Bagaimana hal ini bisa dilakukan?

Pertama, munculkan keteladanan dari pendidik (guru, TU, kepala sekolah). Keteladanan yang dimaksud berbagai hal, misalnya datang tepat waktu atau sebelum proses mengajar berlangsung, tidak merokok di ruang kelas/ sekolah, tidak berkata kotor di depan siswa meskipun sekedar senda gurau, menjaga kebersihan sekolah (tidak membuang sampah sembarangan), berkata sopan (tidak suka membentak) dan tidak menggunakan kekerasan fisik karena jengkel menghadapi tingkah laku siswanya. Kalaupun harus ada hukuman sifatnya tetap mendidik bukan menyakiti dan tidak membuat siswa malu.

Kedua, membangun komunikasi secara intensif dengan komite dan orang tua siswa (wali siswa). Karena saat ini peran komite begitu besar. Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) disebutkan, Komite Sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komite Sekolah juga bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait : kebijakan dan program Sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja Sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.

Bilamana fungsi Komite Sekolah didorong dan dimaksimalkan, maka hal-hal yang diinginkan atau diraih oleh pihak sekolah bisa terbantukan. Lewat Komite Sekolah hal-hal rumit dan sulit bisa dikomunikasikan langsung oleh pihak sekolah ke orang tua siswa. Selama ini fungsi Komite Sekolah belum maksimal dan dipersepsikan hanya sebagai stempel pihak sekolah terutama menyangkut kebijakan iuran sekolah.

Komunikasi antara Komite Sekolah, orang tua siswa, dan pihak sekolah akan terjalin dengan baik bila selalu dilakukan secara intensif, tidak sekedar ada iuran sekolah.

Ketiga, adanya regulasi di internal sekolah dalam bentuk tata tertib (tatib) siswa. Tatib sekolah diupayakan sebaik mungkin dan sifatnya mengikat. Bila harus ada sanksi, maka sanksinya mendidik, bukan hukuman fisik maupun sanksi lain yang melecehkan bersangkutan.

Usahakan Komite Sekolah terlibat/ dilibatkan dalam pembuatan tatib sebagai langkah antisipasi gejolak di kemudian hari. Tentu saja sebelum diberlakukan wali siswa betul-betul mengetahui tatib itu. Bila perlu mereka dimintai tanda tangan sebagi tanda sepakat. Sebagai tambahan, sanksi terhadap si pelanggar juga dimasukkan dalam tatib sehingga ada kehati-hatian dan pengawasan bersama.

Beberapa hal yang telah penulis kemukakan ini minimal bisa mengurangi dan mencegah tindakan negatif di sekolah seperti yang kerap kali terdengar di berbagai media massa.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here