MCW Desak Kejari Periksa ER

×

MCW Desak Kejari Periksa ER

Sebarkan artikel ini
Koordinator MCW
Koordinator MCW

KOTA BATU, Suara Indonesia-News.Com – Malang Corruption Watch (MCW)  mendesak kepada kejaksaan Negeri (Kejari) kota Batu untuk segera memeriksa Walikota Batu Eddy Rumpoko untuk dimintai keterangan terkait  dugaan korupsi dana Roadshow 2014  Ke Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim).

Akmal Adicahya ketua bidang devisi monitoring  hukum dan peradilan MCW,saat ditemui, selasa sore (22/9)   mengatakan  kegiatan roadshow  2014  atau disebut  promosi wisata, Kejari kota Batu yang telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Mantan kepala badan penanaman modal dan perijinan terpadu  (BPMPT)  kota Batu, Syamsul Bakrie,Mantan ketua PHRI Uddy Syaifuddin dan pemilik pemilik event  organizer (EO) rekanan Pemkot Batu berinisial S.

Menurutnya, dengan  penetapan tersangka oleh kejari itu salah satunya  berawal  terbitnya surat  keptusan (SK)  Walikota Batu, nomor 180/236/KEP/422.012/2014 tentang penunjukan kepala BPM untuk melakukan kerja sama dengan PHRI cabang Batu tahun anggaran 2014.

“Karena yang mengeluarkan  SK itu walikota, mestinya Kejari  segera melakukan pemeriksaan terhadap beliaunya, Kejari tidak usah sungkan-sungkan meskipun ia sebagai pejabat Negara, Sehingga  Kejari  tahu persis  siapa dibalik actor Dugaan korupsi roadshow 2014” kata Akmal.

Lanjut dia,  kalau mengacu pada  hasil audit  BPK , ada anggaran  Rp297,8 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Total anggaran untuk kegiatan promosi pariwisata ke  Kota Samarinda dan Balikpapan mencapai Rp 3,7 miliar.

“Anggaran sebesar itu setelah dipotong pajak  dan biaya administrasi  tinggal Rp 2,6 miliar, dan dari bagian keuangan dana tersebut dicairkan melalui tiga tahap, terbanyak diterima EO  Rp2,121 miliar, sedang BPM dan PHRI  Rp413,5 juta dan PHRI Rp 120 juta” kata dia

Wakil coordinator  MCW, Hayyik M Ali  mengungkapkan  kejaksaan harus memanggil walikota  untuk menjelaskan  alas an pemilihan PHRI serta proses pemilihan yang diduga bertentangan dengan  aturan yang ada.

“Karena proses pemilihan yang tidak sesuai aturan . inilah salah satu hal  yang mengakibatkan pengelolahan pameran tidak berjalan secara professional adan dan akuntabel “ kata Hayyik (Adi wiyono)