Maraknya Pengeboran Minyak Ilegal di Aceh Timur, Pemerintah Dinilai Tak Serius Menangani

oleh -103 views
Foto: Dokumen pasca kebakaran ladang sumur minyak tradisional di Desa Alur Canang, Kec. Birem Bayeun akhir Bulan Mei 2024.

ACEH TIMUR, Rabu (10/07) suaraindonesia-news.com – Pengeboran minyak tradisional semakin menjamur di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, berdalih sebagai sumber ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Diperkirakan ada lebih dari 5.000 titik pengeboran minyak ilegal yang tersebar di Kecamatan Peureulak, Birem Bayeun, Peureulak Timur, dan Ranto Peureulak.

Di Kecamatan Ranto Peureulak, terlihat berbagai armada mengangkut ratusan drum minyak mentah setiap harinya untuk dijual ke tempat penampungan di Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Aktivitas pengeboran ini dilakukan secara tradisional menggunakan pipa dan mesin di sumur-sumur bekas Asameera serta lokasi baru di perkebunan dan pekarangan rumah warga.

Prospek keuntungan yang tinggi dari minyak mentah menjadi daya tarik bagi pengusaha untuk berinvestasi, meski tidak semua sumur berhasil dan beberapa mengalami kerugian besar.

Aktivitas pengeboran tradisional ini sering menimbulkan insiden kebakaran, menyebabkan luka bakar dan bahkan kematian. Kebakaran terakhir terjadi pada Kamis (30/5) di Desa Alur Canang, Kecamatan Birem Bayeun, yang menghanguskan 200 titik sumur minyak, meski tidak ada korban jiwa.

Meskipun banyak pihak mendesak penghentian pengeboran minyak ilegal karena berbahaya bagi lingkungan dan pekerja, serta tidak memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), aktivitas ini sulit dihentikan. Para pekerja sering kali menyatakan lebih baik mati terbakar daripada mati kelaparan jika ladang minyak ditutup.

Eri Ezi, Ketua Arah Pemuda Aceh (ARPA) yang juga putra Aceh Timur, mengkritik Pemerintah Aceh, Pemkab Aceh Timur, Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA), dan DPRA karena tidak serius menangani pengeboran minyak ilegal ini.

Baca Juga: Pembangunan Lapangan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Dikebut, Rampung Dalam Waktu Dekat

“Mereka hanya memberikan janji saat terjadi kecelakaan, tanpa tindakan nyata,” ungkap Eri Ezi.

Ezi juga menyoroti dugaan adanya kepentingan pribadi dan pembiaran dari pihak-pihak tertentu yang diduga terlibat dalam aktivitas pengeboran ilegal ini.

“Ada beberapa alasan seperti lancar setoran, penanaman saham, dan adanya backing yang memproteksi,” tambahnya.

Sumber lain mengungkapkan bahwa setiap pemilik sumur minyak harus membayar upeti sebesar Rp 100.000 per drum untuk memastikan kelancaran pengeboran dan penjualan minyak keluar daerah.

“Sudah rahasia umum bahwa setiap minyak yang diangkut keluar daerah harus membayar upeti,” ujar sumber tersebut yang meminta namanya dirahasiakan.

Deputy Pemasaran BPMA, Afrul Wahyuni, menyatakan bahwa proses pengalihan blok Ranto dari Asameera ke BPMA masih berada di bawah SKK Migas dan sedang berada di meja Pemerintah Aceh.

Reporter: Masri
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri

Tinggalkan Balasan