Mahasiswa Riau Desak KPK Tangkap Bupati Rokan Hulu Suparman

oleh
Mahasiswa Riau Desak KPK Tangkap Bupati Rokan Hulu Suprman

JAKARTA, Selasa (28/11/2017) suaraindonesia-news.com – Puluhan Mahasiswa mendatangani kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/11/2017). Dengan membawa sejumlah poster dan spanduk, massa ini mengatasnamakan diri sebagai Mahasiswa Riau Anti Korupsi (MARAK).

Massa datang ke KPK dengan menumpangi bus metro mini. Mereka tiba sekira pukul 11:00 WIB. Selama berada di gedung KPK, massa mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Namun demikian, massa terus menyanyikan lagu pergerakan dan orasi secara bergantian. Kedatangan mereka dalam rangka memberikan desakan kepada lembaga adhoc itu untuk segera menangkap dan menahan Bupati Rokan Hulu Suparman karena Menurut massa MARAK, Suparman terlibat dalam kasus suap dana APBD.

Baca Juga: KPK Didesak Tangkap Bupati Rokan Hulu Suparman 

Mahkamah Agung (MA) sudah menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Suparman sekaligus mencabut hak politiknya. Putusan MA kepada Suparman ini dijatuhkan oleh trio hakim agung Ms Lumme, Krisna Harahap, dan Aryono Al Kostar.

“Putusan MA itu membatalkan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri yang telah membebaskan Suparman,” kata Koordinator Lapangan (MARAK), Afandi Somar, saat menyampaikan orasinya.

Menurut Afandi, meskipun sudah ada putusan dari MA namun tetap saja Suparman masih berkeliaran dan dapat menghirup udara segar.

Padahal, kata dia, belum ditahannya Suparman ini membuat masyarakat Rokan Hulu resah.

Baca Juga: Happy Bone Zulkarnain Sebut Hanya Airlangga Hartanto Yang Layak Jadi Ketum Golkar

“Maka itu kami mendesak KPK untuk segera menahan Suparman. Ini untuk menegakkan hukum di Indonesia,” katanya.

Untuk diketahui, MA menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara sekaligus pencabutan Hak Politik terhadap Suparman. Putusan MA itu membatalkan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri yang telah memberikan Vonis bebas terhadap terdakwa.

Perbuatan terdakwa perkara suap dana APBD ini terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (HR/Jie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *