M Nafis Amanaf: Sengketa Pilkada Serentak Aceh 2017, Pihak Pusat Harus Jujur dan Terbuka

H. M Nafis Amanaf.

Reporter: Nazli Md.

Abdya, Sabtu (11/3/2017) Suaraindonesia-news.com – Pilkada serentak tahun 2017 telah usai, namun tindakan pelanggaran dan kecurangan kerap kali terjadi dikalangan kandidat di berbagai daerah sehingga terkesan Pilkada serentak tidak berintegritas dan damai, yang kini menyedot perhatian dibanyak kalangan yang merasa dirugikan.

H. M Nafis Amanaf yang merupakan Calon yang digugurkan oleh KPU dan KIP Aceh diPilkada Pemilihan Bupati-Wakil bupati Aceh Barat Daya(Abdya) yang kini menempuh jalur hukum terkait pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara yang dinilai tidak berkacamata aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut M Nafis, terkait sengketa Pilkada khususnya diAbdya seharusnya Pihak Pusat berlaku jujur dan terbuka dalam pengelolaan Pemerintahan di Aceh pada umumnya, dan dengan memberikan sesuatu tanpa mengebiri, sehingga tidak ada pelanggaran yang dapat merugikan salah satu Pasangan Calon oleh pihak penyelenggara,

“Jika semua peserta Pilkada yang merasa dirugikan secara Aturan Hukum dan Perundang undangan yg berlaku di Aceh, supaya sama sama duduk dengan Calon Gubernur Aceh yang merasa dirugikan dalam pilkada 2017 (Muzakir Manaf dan TA.Khalet, dan lainnya) untuk mencari solusi dan pandangan hukum pada Ahli Tata Negara atas banyaknya pelanggaran Pilkada, di Aceh,” ungkap mantan Sekda abdya itu.

Dalam situasi seperti ini, M Nafis menginginkan adanya seminar kembali dengan fokus melakukan kajian dan membedah isi “UUPA dan Implementasi terhadap pelaksanaan Pilkada Aceh 2017, serta memperhatikan Kekhususan Aceh UU Nomor 11/2016,

“Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, dengan menghadirkan beberapa Ahli hukum Tata Negara dan Pakar Pemerintahan lainnya dari berbagai Universitas seperti UGM, UI, UNPAD, USU MEDAN, UNSYIAH dan DPRA sehingga seluruh Pimpinan hasil Pilkada 2017 di Aceh mempunyai Legalitas sesuai dengan UUPA, bila Hasil pilkada di Aceh bertentangan dengan Aturan Hukum,” jelas M Nafis.

Disebutkannya, kita semua tentunya mengharapkan adanya keadilan yang terbuka bagi siapapun dan tidak ada yang dirugikan apalagi dizhalimi dalam keputusan yang dilahirkan susuai dengan kajian Hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negeri Indonesia ini,” demikian pungkas M Nafis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here