SAMPANG, Jumat (3/11/2017) suaraindonesia-news.com – Dugaan ketidak beresan dalam penggunaan dana Kapitasi dilingkungan Puskesmas di Kabupaten Sampang, Madura, rupanya tercium lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LiRA) Sampang, sehingga Jumat (3/11/2017) para aktivis LiRA “menggeruduk” kantor Dinkes Sampang untuk melakukan audensi.
Pantauan dilokasi sekitar 30 orang lebih pemuda dan mahasiswa yang tergabung di LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menggelar audiensi di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang.
Dalam audiensi tersebut mereka mengklarifikasi adanya beberapa kejanggalan yang ada di beberapa Puskesmas Kabupaten Sampang, yang terindakasi tidak sesuai prosedur.
Sudar, Bupati LiRA Sampang, mempertanyakan kinerja Dinkes Sampang terkait dana kapitasi.
“Kami mencium aroma pemanfaatan yang tidak jelas, sebab banyak dana kapitasi di Puskesmas yang terindikasi ngendap,” ungkapnya.
Pernyataan senada disampaikan Basri, salah satu anggota LiRA Sampang, yang mengaku kecewa dengan tanggapan kepala Dinkes Sampang.
“Saya kecewa selaku masyarakat Sampang, dengan kinerja Dinkes yang seakan tidak ada kepedulian ke masyarakat kecil, sehingga ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat khususnya pemuda di Sampang,” tandasnya.
Ditambahkan, bukti dilapangan masih banyak masyarakat Sampang, berobat keluar daerah. Hal ini membuktikan bahwa kinerja dan pelayanan Puskesmas yang ada tidak maksimal.
“Kami terus akan mengawasi bagaimana kinerja Puskesmas yang ada di Sampang, untuk itu kami meminta dipertemukan dalam satu forum dengan semua kepala Puskesmas se kabupaten Sampang,” pungkasnya.
Kepala Dinkes Sampang, dr. Firman Pria Abadi menyatakan, Puskesmas melakukan managemen administrasi secara umum.
Pelayanan kesehatan yang berbasis kesehatan dan berdasarkan pada anggaran dana masing-masing wilayah puskesmas, ditentukan oleh BPJS.
“Dalam 1 tahun, kami Dinkes menerima 44 M yang penggunaannya disesuaikan dengan regulasi dari pusat, sebanyak 605.000 orang miskin di Kabupaten Sampang, Dana kapitasi itu ada dan kami tidak berani melakukan serta memfungsikan dengan hal lain,” tururnya.
Ditambahkan, kami mencoba untuk membangun Puskesmas baru dan beli tanah tapi tidak diperbolehkan karena di batasi oleh prosedur. (nor/luk)
