KOTA BOGOR, Rabu (17/12) suaraindonesia-news.com – Upaya mewujudkan Kota Bogor sebagai kota yang bersih, sehat, dan nyaman dinilai tidak dapat berhasil apabila hanya mengandalkan peran pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bogor didorong untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta, agar visi “Bogor Bersih Sepanjang Masa” benar-benar dapat terwujud.
Dorongan tersebut muncul seiring tingginya harapan publik terhadap capaian prestasi lingkungan, termasuk perolehan penghargaan Adipura sebagai simbol keberhasilan daerah dalam menjaga kebersihan. Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa penghargaan tersebut hanyalah hasil akhir dari proses panjang yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menegaskan bahwa beban mewujudkan kota ideal tidak mungkin hanya dipikul oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikannya pada Selasa (09/12/2025).
“Tidak mungkin kota menjadi ideal kalau bebannya hanya dipikul pemerintah. Mustahil sanggup. Solusinya adalah melibatkan satu juta penduduk Kota Bogor,” ujar Heri Cahyono.
Menurutnya, cita-cita menghadirkan kota dengan udara bersih, taman yang terawat, pengelolaan sampah yang baik, serta ruang publik yang tertib tidak dapat dicapai tanpa perubahan budaya gotong royong di tengah masyarakat. Tantangan terbesar saat ini adalah membangkitkan partisipasi publik, mengingat setiap warga memiliki kesibukan dan kepentingan masing-masing.
“Memang sulit mengajak warga untuk terlibat, tetapi hal itu tetap harus dicoba. Ini satu-satunya jalan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Heri menilai pemerintah harus memberikan contoh nyata. Seluruh kantor pemerintahan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga dinas, disebut wajib menjadi teladan dengan menjaga lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan sehat. Pejabat diminta bertanggung jawab penuh terhadap kondisi kantor serta area di sekitarnya.
“Tidak boleh ada kantor pemerintah yang kotor, taman rusak, atau sampah berserakan. Pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat,” katanya.
Setelah lingkungan kantor pemerintahan, kewajiban menjaga kebersihan dinilai perlu diperluas ke sektor swasta. Perbankan, rumah sakit, perusahaan, pusat perbelanjaan, restoran, kafe, hingga ruko di kawasan perdagangan diminta turut merawat lingkungan di sekitar tempat usaha mereka.
Ia menyampaikan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab sosial, terlebih lingkungan yang bersih juga memberikan dampak positif bagi kenyamanan pelanggan dan keberlangsungan bisnis. Dengan melibatkan dunia usaha, pemerintah dapat menghemat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta memfokuskan sumber daya untuk penataan kota dalam skala yang lebih luas.
“Jika taman di depan bank, mal, atau hotel dirawat oleh pemiliknya, pemerintah tidak perlu mengurus semuanya. Itu bisa menjadi bagian dari program CSR. Beban pemerintah akan jauh lebih ringan,” jelasnya.
Gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat ini diyakini dapat membangun budaya kebersihan jangka panjang. Ketika pemerintah memberi teladan, pelaku usaha bertanggung jawab, dan warga ikut terlibat, Kota Bogor dinilai memiliki potensi untuk menjadi kota yang bersih secara berkelanjutan.
“Saya yakin jika sebagian mulai melakukan, warga lain akan ikut. Kota Bogor bisa bersih sepanjang masa karena dijaga bersama, bukan hanya oleh petugas,” pungkasnya.
