LBH Bogor Resmi Dampingi Warga Curug Mekar Terkait Polemik Pembangunan GKI Yasmin

oleh -112 views
Direktur Eksekutif LBH Bogor Zentoni, S.H., M.H

BOGOR, Minggu (19/01/2020) suaraindonesia-news.com – Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2020, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor telah resmi ditunjuk sebagai Kuasa Hukum oleh Warga Kp. Wangkal Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor terkait Polemik Pembangunan Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin) yang berbatasan langsung dengan Warga Kp. Wangkal Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LBH Bogor Zentoni, S.H., M.H kepada media berdasarkan siaran pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor Nomor:32/ZN/LBHB/1/2020.

Menurutnya, polemik pembangunan GKI Yasmin ini bermula dari adanya peristiwa pemalsuan yang dilakukan oleh Munir Karta pada waktu itu menjabat selaku Ketua Rw 007/Rw 008, Curug Mekar, yang semula dimaksudkan untuk persyaratan IMB pembangunan Rumah Sakit Hermina yang belakangan berubah menjadi IMB pembangunan GKI Yasmin sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 265Pid/B/2010/PN.Bgr tanggal 20 Januari 2011 dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 480 K/Pid/2012 tentang adanya pemalsuan dalam proses pembuatan IMB GKI Yasmin.

Selanjutnya kata Zentoni, pada tanggal 26 Maret 2011 Pdt. Ujang Tanusaputra selaku Ketua Umum Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia telah mengajukan permohonan Fatwa ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pencabutan IMB GKI Yasmin oleh Walikota Bogor melalui surat Nomor: 91/MJ-GKI Bgr/III/2011 dan Mahkamah Agung telah menjawab dengan surat Nomor: 45/Td.TUN/VI/2011 taggal 1 Juni 2011 yang pada intinya “mempersilahkan pihak Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia menggugat Pencabutan IMB tersebut ke Pengadilan,” ungkapnya.

Disampaikan Zenyoni, hingga saat ini pihak Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait pencabutan IMB oleh Walikota Bogor berdasarkan SK Nomor: 645.45-135 tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011.

Sebelumnya, dengan munculnya desas-desus akan kembalinya dibangun Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin ditanggapi Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor H. Ansurullah SH., MM, Jumat sore (25/10) di ruangan kerjanya.

Menurutnya, pada Senin (21/10/2019) yang lalu diadakan kegiatan bersama mitra pemerintah kota bogor dengan tema Kerukunan Antar Umat Beragama tingkat kecamatan yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

Pada kesempatan tersebut, dirinya sebagai Kepala Kemenag Kota Bogor menyampaikan, kerukunan antar beragama tentu harus dijunjung tinggi karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut berbagai agama, hanya saja berkaitan dengan pendirian tempat ibadah tentu harus menempuh aturan yang sudah ditentukan.

Berkaitan dengan wacana pembangunan GKI yang berada di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh kata Ansurullah, silahkan saja ditempuh aturannya.

“Silahkan tempuh aturannya, bukan hanya pendirian Gereja, semua pendirian tempat ibadah penganut agama lainnya yang ada di negeri kita harus menempuh aturan yang sudah ada,” tuturnya.

Dijelaskan Ansurullah, jika GKI mau mendirikan bangunan, tentu harus menempuh tata cara pendirian rumah ibadat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat (Peraturan Bersama 2 Menteri) dimana rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

Ditambahkan Ansurullah, pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa dan pendirian rumah ibadat tesebut dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk yang digunakan adalah batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi,” tuturnya.

Selain itu kata Ansurullah, pendirian rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, juga harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi 1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

Yang ke 2 kata Ansurullah, harus ada dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah, yang ke 3, rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, yang ke 4 rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

“Permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat dan panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat,” terang Ansurullah.

Intinya kata Ansurullah, persyaratan khususnya pada pendirian tempat ibadat adalah daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang termasuk di dalamnya pemuka masyarakat/tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/LMK dan Tokoh Agama) yang berdomisili dalam radius 500 m dari lokasi pembangunan rumah ibadat yang dibuktikan dengan surat pernyataan masing-masing (secara perorangan) di atas materai yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat serta melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk, rekomendasi tertulis Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Provinsi dan rekomendasi tertulis Walikota.

Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Amin
Publisher : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *