Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Pendidikan

Kritisi Pungli, Siswa SMKN-1 Mogok Belajar

Avatar of admin
×

Kritisi Pungli, Siswa SMKN-1 Mogok Belajar

Sebarkan artikel ini
IMG 20160905 WA0034

Reporter : Nora/Luluk

Sampang, Senin 05/09/2016 (Suaraindonesia-news.com) – Gerah dengan adanya dugaan aksi pungli dilingkungan sekolahnya, siswa siswi SMKN 1 Tambelangan Kabupaten Sampang, melakukan aksi mogok belajar. Aksi mogok belajar yang dilakukan oleh siswa SMKN 1 Tembelangan, sejak Kamis (1/9/2016) lalu, dan sampai saat ini terus bergulir.

Pasalnya, Moh Faisol anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah pemilihan (Dapil) 2 Kecamatan Tambelangan, kedatangan siswa dan wali siswa dengan maksud ingin meminta bantuan anggota dewan untuk sekiranya bisa mengusut tuntas, adanya dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut.

“Setelah ada aksi mogok siswa SMKN 1 Tambelangan kemarin, kami kedatangan siswa dan wali murid, mereka ingin membongkar pungli di SMKN 1 Tambelangan,” jelas politisi muda yang akrab di sapa Faisol, Senin (5/9/2016).

Lebih lanjut Faisol menegaskan, dengan adanya laporan tersebut, pihaknya berjanji akan mengawal dan mengusut tuntas adanya dugaan pungli di SMKN 1 Tambelangan.

Baca Juga :  DPRD Sumenep Minta Disdik Beri Perhatian Khusus Program Wajib Diniyah

“Berdasarkan data yang diserahkan wali siswa dan murid, memang ada biaya tambahan selain SPP, di antaranya biaya kegiataan keagaman, ekstra kurikuler, lomba siswa, pengembangan kompetensi, persiapa UNBK, kartu siswa, kalender, siswa, perbaikan lapangan sekolah, tabungan sekolah dan biaya internet,” jelasnya.

Tak hanya itu, Faisol juga berjanji untuk mengawal porses hukum laporan pungli SMKN 1 Tambelangan tersebut baik ke pihak Kepolisian maupun ke Kejaksaan “Kita akan kawal hingga ke proses hukum,” tandasnya.

Sekedar diketahui, adanya aksi mogok siswa yang menolak adanya pungli tersebut, Kepala SMKN 1 Tambelangan, Imam Soetopo berdalih, pembiayaan yang dibebani kepada siswa sudah dilakukan sosialisasi dan merupakan keputusan bersama, antara wali siswa dengan komite sekolah. Untuk itu, kenaikan SPP sudah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa.

Baca Juga :  Sempat Terkena Refocussing, Proyek Pembangunan TA 2021 Kabupaten Pati Diresmikan

“Jika memang ada yang tidak mampu pihak sekolah akan membantu, akan tetapi harus menyetor surat keterangan tidak mampu dari desa,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Disdik Sampang, Heri Purnomo mengatakan, jika dirinya akan menindaklanjuti terkait aksi mogok belajar yang dilakukan oleh siswa SMKN 1 Tambelangan. “Jika sifatnya kebutuhan sekolah, maka harus dibicarakan dengan wali murid intinya harus ada kesepakatan bersama,” tandasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah siswa SMKN I Tambelangan sebanyak 415 siswa. sementara untuk kenaikan tarif SPP bervariatif, yakni kelas X Rp1.090.000, kelas XI Rp1.075.000, dan kelas XII Rp1.075.00. total tersebut merupakan akumulasi dari rincian sejumlah pembiayaan kegiatan yang dibebebankan kepada siswa. Seperti kalender dan intrnet.