BALIKPAPAN, Rabu (1/7) suaraindonesia-news.com – Wilayah Balikpapan Barat dinilai masih tertinggal dibandingkan kawasan lain dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Kondisi ini memicu desakan kuat dari Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Arisanda, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan intervensi pembangunan secara masif, signifikan, dan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Balikpapan Barat ini membeberkan sejumlah persoalan krusial yang mendesak untuk segera diselesaikan, mulai dari krisis lahan pemakaman hingga penataan pasar tradisional.
Arisanda mengungkapkan bahwa masalah paling darurat di Balikpapan Barat saat ini adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang statusnya sudah penuh. Akibatnya, pelayanan pemakaman warga terpaksa dialihkan ke TPU Kilometer 15.
“Menurut saya itu terlalu kejauhan. Ini menjadi tantangan besar karena keterbatasan lahan kosong di Balikpapan Barat,” ujar Arisanda ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa, (30/6).
Sebagai solusi, ia melirik potensi lahan kosong di kawasan Jumpi, Balikpapan Barat. Namun, rencana ini masih harus dikaji lebih dalam bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) terkait kesesuaian tata ruang.
“Kita harus duduk bersama OPD terkait untuk melihat apakah lahan di Jumpi itu layak dan bisa dibebaskan. Jika bisa didorong menjadi TPU, ini akan sangat membantu warga agar tidak perlu jauh-jauh lagi,” tambahnya.
Terkait infrastruktur jalan, Arisanda mengakui program pedestrian dan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui program “Balikpapan Terang” di sebagian Jalan Letjen Suprapto sudah berjalan baik. Namun, proyek pelebaran jalan masih terkendala kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Pelebaran jalan terpaksa dilakukan bertahap. Kami di DPRD tentu memperjuangkan dapil masing-masing, namun kita juga harus realistis dengan kondisi anggaran,” jelasnya.
Meski demikian, ada angin segar bagi sektor transportasi. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Balikpapan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 hingga Rp8 miliar untuk pembangunan terminal transportasi umum di Kelurahan Baru Tengah.
Proyek yang lahannya sudah siap ini ditargetkan mulai dieksekusi pada tahun 2027 mendatang.
Menanggapi keluhan masyarakat mengenai kondisi Pasar Pandansari yang hingga kini masih semrawut, Arisanda angkat bicara. Sebagai putra daerah yang tumbuh besar di lingkungan pasar tersebut, ia merasa prihatin dengan kondisi yang ada.
Menurutnya, kunci penataan Pasar Pandansari berada pada komitmen OPD yang terkait. Sedikitnya ada lima instansi yang terlibat langsung, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perdagangan (Disdag), Satpol PP, dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
“Kalau semua OPD ini betul-betul mau bekerja serius, saya yakin penataan pasti bisa selesai. Masalahnya mau atau tidak,” tegas Arisanda.
Ia pun mendorong Wali Kota Balikpapan untuk tidak ragu turun langsung ke lapangan guna melihat langsung kondisi riil Pasar Pandansari yang kian memprihatinkan.
“Kalau bukan pemerintah kota, siapa lagi yang mau merubah pasar tersebut? Semua kembali kepada political will pemerintah,” pungkasnya.
