LUMAJANG, Selasa (13/2/2018) suaraindonesia-news – Puluhan wartawan tidak bisa mengikuti proses acara pemilihan nomer urut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2018.
Menurut Ketua Komunitas Pers Independen (KOMPI) Lumajang, Syamsudin Nabilah, mengatakan kalau hal ini membatasi kinerja jurnalistik.
“Ini jelas tidak signifikan. Kinerja jurnalistik itu dibatasi oleh Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999, bukan dibatasi jumlah media yang ada,” kata Udin panggilan akrabnya.
Dan lagi, kata Udin, awak media itu dalam melakukan tugas jurnalistiknya dilindungi UU Pers itu juga. Kalau ada pembatasan seperti ini, Udin juga sangat menyayangkan.
Sedangkan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang, tidak merespon terkait kesalahpahamaan dengan rekan media ini, terkait pembatasan peliputan terhadap wartawan.
Baca Juga: Jauhari : Jangan Jerumuskan Bupati Dengan Soal Mutasi Di Tahun Politik Ini
Menurut salah satu awak media yang tidak diberi id card, Fuad mengatakan kalau KPU itu sebenarnya bertugas untuk melayani semua pemangku kepentingan, termasuk dengan wartawan.
“Seharusnya pihak KPU berkoordinasi dengan Humas Setda Lumajang, yang memiliki data media dan jumlah awak media. Ini jelas tidak nyaman bagi awak media dengan yang terjadi pembatasan media dalam peliputan ini,” ujar awak media suaraindonesia-news.com ini.
Dalam hal ini, KPU wajib meminta maaf kepada sejumlah media yang tidak boleh masuk lataran tidak mendapatkan jatah id card, dengan membuat pernyataan tertulis sebab apa yang dilontarkannya petugas dipintu masuk merupakan pernyataan resmi dari KPU Kabupaten Lumajang, bukan lagi pernyataan pribadi dari seorang Komisioner KPU.
Dari pantauan media, banyak media yang menyerobot masuk demi dapat melakukan peliputan pemilihan nomer urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang.
Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Amin
Publisher : Tolak Imam
