KPM Tidak Bisa Bertransaksi, Dinsos dan BRI Pati Rekonsiliasi

oleh -125 views
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, Dr. Muhtar, SIP; MM.

PATI, Kamis (16/09/21) suaraindonesia-news.com – Sebanyak 15.262 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pati tidak bisa bertransaksi di rekening BRI Cabang Pati untuk mengambil bantuan sosial BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), mulai Januari hingga Agustus 2021.

“Benar, hasil pertemuan kami Dinas Sosial dengan BRI Pati pada 2 September, sesuai data BRI ada 15 ribuan tidak bisa bertransaksi,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati, Dr Muhtar, di kantornya Jalan Ki Juru Mertani Pati, Kamis (16/09).

Menyikapi hal itu, lanjut Muhtar, pada 3 September 2021, pihaknya melakukan rapat melibatkan semua unsur yaitu TKSK dan Pendamping untuk menelurkan suatu solusi dan strategi yang disepakati bersama.

“Setelah itu, dilakukan evaluasi setiap hari agar ke depan tidak terjadi akumulasi data. Kita lakukan agreement (kesepakatan bersama), setiap sebulan sekali kita lakukan rekonsiliasi atau kroscek data dengan BRI. Salah satunya, kemaren kami sudah melakukan rekonsiliasi setelah ada pertemuan di DPRD,” lanjutnya.

Keterlambatan itu, menurut Muhtar, karena terjadi akumulasi atau kumpulan data yang tidak bertransaksi pada 2020 dan 2021. Terbanyak, sebutnya, ada di 2020 sebesar 11 ribuan dan pada 2021 ada 4 ribuan.

“Bagaimanapun, sebagai bentuk tanggung jawab kedinasan saya harus menyelesaikan hal itu. Sudah ada langkah – langkah strategis, kita lakukan stracing oleh TKSK, Pendamping bersama tim teknis BRI juga,” tambahnya.

Tracing dilakukan, ungkap Muhtar, untuk menelusuri data sejumlah itu yang terdapat didalamnya, meliputi data penerima yang sudah meninggal, pindah tempat atau tidak jelas alamatnya sehingga KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) tidak sampai.

“Ada yang sudah graduasi artinya sudah naik level kesejahteraannya sehingga bukan lagi sebagai KPM. Ada pula yang tidak mau bertransaksi karena merasa sudah cukup. Juga ada yang saldo rekeningnya kosong,” ungkapnya.

Data tersebut, tutur Muhtar, selanjutnya dilakukan pemilahan. Bagi yang rekeningnya kosong maka treatmentnya BRI segera mengisi rekening. Kemudian, KKS yang belum sampai ke KPM segera dilakukan pengiriman dengan mendapat fasilitasi dan pendampingan dari tim Dinsos Kabupaten Pati.

“Langkah – langkah strategis itu, terbukti dalam 15 hari ini berjalan, alhamdulillah membuahkan hasil yang signifikan. Kemaren, yang PKH itu yang semula datanya 702 yang belum sampai, dari hasil rekonsiliasi tinggal 100-an,” tuturnya.

Muhtar pun menyadari, mungkin salah satu faktor penyebab keterlambatan itu karena kurang optimalnya koordinasi dinas yang dipimpinnya dengan BRI Cabang Pati.

“Yang penting bagi kami adalah solusinya. Itu kondisi empirik, yang penting ke depan sudah ada solusi. Sudah ditandatangani rekonsiliasi dan sudah kami laporkan ke pak bupati dengan tembusan ke DPRD Pati,” ujar Muhtar.

Diketahui, sebanyak 15.262 KPM tidak bisa mencairkan dana bansos BPNT karena KKS yang diterbitkan oleh BRI belum diterima. Sebanyak kurang lebih 10 milyar rupiah dana mengendap di BRI Cabang Pati mulai Januari hingga Agustus karena tidak ada transaksi yang dilakukan oleh KPM.

Karena ada batas waktu untuk melakukan transaksi, sebanyak kurang lebih 8 milyar rupiah harus kembali ke kas negara.

Reporter : Usman
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *