KP2T Abdya Dinilai Tidak Tegas, Banyak Perusahan Beropersi Tanpa Melengkapi Administrasi

Reporter: Nazli Md

Abdya, suaraindonesia-news.com –  Pemerintah kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Kantor Pelayanan Perizinin Terpadu (KP2T) Kabupaten setempat dinilai kurang tegas terkait penindakan kelengkapan administrasi perusahan air mineral Ie Dikila.

Pasalnya, meski administrasi surat menyurat perusahaan CV Sumber Baru Jaya yang bergerak dibidang pengemasan air meneral itu sudah mati, aktifitasnya masih tetap jalan tanpa ada penindakan yang tegas dari pihak terkait. Bahkan, distribusi air mineral tersebut semakin meningkat. 

Informasi yang didapatkan awak media ini, Rabu (15/6/2016), hingga saat ini CV Sumber Baru Jaya sudah mati kelengkapannya seperti Surat izin tempat  Usaha (Situ). Sementara untuk persayaran Hinder Ordonantie (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) serta Izin Pengusahaan Bawah Tanah dengan nomor 92 tahun 2014 dalam jangka waktu 3 tahun TMT 1 Febuari 2014 s/d 1 Febuarai 2017.

Kepala kantor KP2T Abdya Drs Said Jailani didampinggi Kasie Pelayanan Perizinan Zulkarnain terkait dengan kelengkapan adminitrasi surat menyurat dari perusahaan CV Sumber Baru Jaya mengakui, pihaknya sudah pelajari dokumennya. Namun, setelah dipelajari Cuma satu Izin Tempat Usahanya yang sudah mati,“Semantera yang lainnya tidak ada masalah,” akunya.

Ditambahkannya, pihaknya selaku penanggung jawab atas semua izin usaha di kabupaten Abdya telah meminta pihak perusahaan untuk segera memperpanjang Situ perusahannnya tersebut dengan melampirkan yang Situ yang aslinya.

“Setiap melakukan perpanjangan Situ ataupun izin yang lainnya harus melampirkan yang asli untuk memudahkan petugas mencroscek data-data yang akan diperpanjang,” sebut Said.

Pada kesempatan itu, Said juga menegaskan, pihaknya telah meminta kepada pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop UKM) Abdya untuk melakukan pengawasan dan menghentikan sementara aktifitas perusahan tersebut.

“Kita minta Perindagkop dapat melakukan koordinasi dan menghentikan sementara aktifitas perusahan itu sembari menunggu kelengkapan administrasinya,” demikian Said.

Terkait masalah tersebut, Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Abdya, Drs H Sulaiman MM melalui Sekretarisnya, Hj Sri Sunarsih SPd MM menegaskan, setiap perusahan yang beroperasi tanpa kelengkapan administrasi yang jelas akan diberikan tindakan tegas, termasuk menghentikan sementara ataupun secara permanen.

“Dalam waktu dekat ini kita bersama unsur terkait akan meninjau langsung ke lokasi perusahan tersebut. Kalau memang terbukti tidak melengkapi pesyaratan akan kita beri sangsi tegas,” tegas Sri Sunarsih singkat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here