KOTA BOGOR, Minggu (09/08) suaraindonesia-news.com – PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor melakukan konsolidasi organisasi dengan membenahi struktur kepengurusan, memperkuat basis anggota hingga tingkat kecamatan, serta mendorong peningkatan keterwakilan kader Kosgoro 1957 dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bogor.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Pleno dan Konsolidasi PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor yang digelar di Sekretariat PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor, Minggu (9/8/2026).
Rapat dihadiri Ketua PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor Heri Cahyono, jajaran wakil ketua, pengurus PDK, pengurus kecamatan, serta kader Kosgoro 1957 Kota Bogor.
Salah satu isu yang menjadi perhatian peserta adalah keterwakilan kader Kosgoro 1957 dalam struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bogor.
Wakil Ketua PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor, Nelson, menilai sudah saatnya kader-kader Kosgoro memperoleh ruang yang lebih proporsional dalam kepengurusan Partai Golkar Kota Bogor.
Menurut Nelson, Kosgoro selama ini memiliki komitmen untuk ikut membesarkan Partai Golkar. Karena itu, kontribusi tersebut dinilai semestinya berjalan beriringan dengan keterlibatan kader Kosgoro dalam struktur partai.
“Kita berharap orang-orang Kosgoro harus ada di kepengurusan DPD yang baru. Jangan hanya satu orang. Kalau kader Kosgoro lebih banyak berada di dalam kepengurusan, tentu aspirasi organisasi juga akan lebih kuat,” kata Nelson dalam rapat.
Nelson juga menekankan pentingnya Kosgoro mempertahankan kader-kader potensial yang memiliki kemampuan untuk berkiprah di lembaga legislatif.
Menurutnya, keberadaan kader Kosgoro di DPRD bukan sekadar untuk kepentingan organisasi, tetapi juga sebagai jembatan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Nada serupa disampaikan Wakil Ketua PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor, Wawan. Ia menilai hubungan antara Kosgoro dan Partai Golkar harus dibangun secara proporsional.
Menurut Wawan, Kosgoro jangan hanya dibutuhkan ketika partai membutuhkan kerja kader untuk meningkatkan dukungan masyarakat.
“Kita berjuang menaikkan suara Golkar. Tetapi organisasi juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Jangan sampai kader bekerja membesarkan partai tetapi keberadaan organisasinya kurang mendapat perhatian,” ujar Wawan.
Ia berharap penyusunan kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bogor pasca-Musda dapat memberikan ruang lebih luas kepada kader-kader Kosgoro.
Wawan menegaskan, siapa pun kader Kosgoro yang nantinya dipercaya masuk kepengurusan DPD harus membawa kepentingan organisasi secara keseluruhan, bukan sekadar hadir atas nama pribadi.
“Kita tidak mempermasalahkan siapa orangnya. Yang paling penting ada keterwakilan Kosgoro dan orang yang masuk benar-benar membawa aspirasi Kosgoro,” katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah pengurus juga menyampaikan aspirasi agar keterwakilan Kosgoro 1957 sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar dapat diberikan secara lebih proporsional.
Dalam diskusi, bahkan berkembang aspirasi agar kader Kosgoro memperoleh keterwakilan hingga sekitar 30 persen dalam struktur kepengurusan.
Seorang pengurus PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor mengatakan keterwakilan hanya satu atau dua orang dinilai belum cukup untuk memberikan kekuatan organisasi dalam menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, Kosgoro tidak ingin sekadar memperoleh jabatan dalam struktur partai, tetapi menginginkan keterwakilan yang mampu bekerja serta memperkuat konsolidasi Golkar hingga ke masyarakat.
“Kalau hanya satu orang, kekuatannya tentu tidak maksimal. Harapan kami, kepengurusan yang baru bisa melihat Kosgoro secara lebih proporsional sebagai organisasi yang selama ini juga ikut bekerja membesarkan Golkar,” ujarnya.
Rapat kemudian menyepakati pembentukan Tim Lima yang diberikan mandat khusus untuk mewakili PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor dalam komunikasi mengenai keterwakilan kader Kosgoro pada kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bogor.
Tim tersebut menjadi pintu resmi organisasi dalam melakukan komunikasi dan memperjuangkan nama-nama kader yang diusulkan.
PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor juga menegaskan mekanisme satu pintu. Kader yang ingin diusulkan masuk kepengurusan DPD Golkar diminta mengikuti mekanisme organisasi dan tidak melakukan lobi dengan mengatasnamakan Kosgoro secara sendiri-sendiri.
Apabila diperlukan, komunikasi mengenai keterwakilan tersebut juga akan dilakukan dengan melibatkan PDK Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Barat.
Selain Tim Lima, rapat membentuk Tim Sembilan yang diberi tugas melakukan restrukturisasi dan revitalisasi organisasi.
Tim tersebut akan melakukan pendataan pengurus aktif, membenahi kepengurusan Kosgoro di enam kecamatan Kota Bogor, mengaktifkan lembaga-lembaga organisasi, serta melakukan perekrutan kader baru.
Kosgoro juga memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan generasi muda.
Para pengurus berpandangan bahwa kekuatan Kosgoro tidak hanya diukur dari jumlah kader yang masuk dalam struktur Golkar, tetapi juga dari besarnya basis anggota dan manfaat organisasi bagi masyarakat.
Karena itu, perekrutan anggota akan diperluas hingga tingkat wilayah dengan mendorong keterlibatan pemuda, tokoh masyarakat, dan warga yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial.
Rapat juga menghasilkan kesepahaman bahwa konsolidasi organisasi harus diikuti dengan peningkatan kegiatan sosial.
Pengurus menginventarisasi sejumlah kegiatan yang selama ini telah dilakukan, mulai dari membantu masyarakat menghadapi persoalan BPJS, pendidikan, hingga berbagai persoalan pelayanan publik.
Ke depan, kegiatan tersebut akan diperkuat melalui program sosial, penghijauan, pendidikan masyarakat, kajian kemiskinan, hingga pendampingan persoalan warga di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Salah seorang pengurus mengusulkan Kosgoro membuat kajian mengenai persoalan kemiskinan hingga tingkat RT, termasuk melihat akurasi penerima bantuan sosial.
Kosgoro diharapkan tidak hanya dikenal sebagai organisasi politik kemasyarakatan, tetapi juga sebagai organisasi yang mampu menghasilkan gagasan dan solusi terhadap persoalan Kota Bogor.
Kader-kader yang memiliki potensi menjadi anggota legislatif akan didorong untuk membangun basis masyarakat, meningkatkan kemampuan organisasi, dan membuktikan kepeduliannya terhadap persoalan warga.
PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor menilai kesiapan menjadi calon anggota DPRD tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan finansial. Militansi, konsistensi turun ke masyarakat, kemampuan memahami persoalan warga, serta kekuatan basis sosial dinilai menjadi modal utama.
Kosgoro berharap pada kontestasi politik mendatang semakin banyak kadernya yang memiliki kapasitas untuk berkompetisi dan terpilih sebagai anggota DPRD.
Meski sejumlah pengurus menyampaikan kritik terhadap proses dan dinamika politik yang terjadi sebelumnya, rapat juga menegaskan pentingnya rekonsiliasi pasca-Musda Partai Golkar Kota Bogor.
Perbedaan pilihan politik dinilai sebagai hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Setelah kontestasi selesai, seluruh unsur Golkar diharapkan kembali bersatu.
PDK Kosgoro 1957 Kota Bogor berpandangan bahwa energi partai ke depan sebaiknya digunakan untuk konsolidasi, memperkuat struktur, dan kembali bekerja di tengah masyarakat.
Kosgoro 1957 Kota Bogor menegaskan tetap memiliki komitmen untuk menjaga, merawat, dan membesarkan Partai Golkar, sembari berharap kontribusi organisasi pendiri tersebut mendapatkan ruang yang lebih proporsional dalam kepengurusan Partai Golkar Kota Bogor.
Rapat pleno ditutup dengan komitmen melakukan evaluasi konsolidasi organisasi dalam tiga bulan mendatang serta meningkatkan koordinasi dengan PDK Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Barat.
