SURABAYA, Kamis (12/8/2021) suaraindonesia-news.com – Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia, banyak masyarakat yang dibingungkan oleh aturan yang diterapkan oleh Pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun Daerah. Masyarakat yang sangat merasakan akan aturan tersebut yaitu masyarakat yang tergolong miskin. Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Nasional (Kornas) Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA), Jenny Claudya Lumowa, kepada suaraindonesia-news.com. Kamis (12/8/2021).
“Masyarakat miskin menurut saya ada 2 golongan, yaitu, miskin, miskin banget. Terkait dengan hal tersebut contohnya, di pedesaan ada yang merawat sawah milik orang yang hasilnya tidak seberapa apalagi yang kategori miskin banget,” kata wanita yang akrab disapa Bunda Naumi itu.
Menurut Bunda Naumi, dalam Undang – Undang Dasar 1945 ataupun isi Pancasila semua kedudukan manusia sama dihadapan hukum maupun Negara. Misalkan dalam Pancasila, sila ke lima berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
“Bisa kita bayangkan, jika yang masuk ke Mall harus menggunakan PCR otomatis yang punya uang lebih, lalu bagaimana dengan keadilan sosial nya?,” ujar Bunda Naumi.
Menurut aktivis kelahiran Kota Surabaya ini, adanya aturan untuk masuk salah satu Mall di kota besar yang ada di Jawa Timur dengan mengharuskan rapid ataupun polymerase chain reaction (PCR) ini menurutnya akan ada diskriminasi.
“Kenapa saya bilang seperti itu, bayangkan saja untuk PCR harganya kisaran 500 ribu keatas. Berarti yang masuk ke Mall tersebut ya yang kaya saja. Bagaimana jika yang tidak mampu misalkan menengah kebawah, mereka ingin masuk Mall uang pas misalkan dengan bawa uang Rp. 500.000 yang ia ingin belikan baju atau barang lain untuk keluarga namun pas hanya buat PCR,” tutur Bunda Naumi.
Wanita yang tak kenal lelah falam memperjuangkan hak perempuan dan anak-anak ini menilai, rakyat dibingungkan dengan aturan Pemerintah yang menurutnya kurang relevan.
“Perputaran ekonomi tidak hanya dibutuhkan oleh segelintir orang atau kelompok, tapi semua rakyat Indonesia. Kajian yang menghasilkan aturan untuk melawan pandemi ini, saya sangat mendukung agar cepat berlalu namun harus adil dan tidak berat sebelah,” tegas Bunda Naumi.
Ia mencontohkan, misalkan Pedagang Kaki Lima atau PKL dibatasi jam nya, buka nya jam 6 malam untuk yang jualan nasi goreng, kopi, gorengan namun jam 9 sudah harus tutup.
“Coba kita bayangkan modal yang sudah mereka keluarkan apa sudah kembali apa belum. Harusnya metode yang diambil Pemerintah harus observasi langsung ke lapangan,” tuturnya.
Disisi lain, kata dia, disuguhkan dengan marah – marahnya Ibu Menteri Sosial, “saya tahu beliau peduli dengan semua ini tapi masyarakat Indonesia lebih membutuhkan solusi yang tepat dalam kondisi PPKM seperti ini,” uajrnya.
Lanjut Bunda Naumi, untuk Presiden, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam semua hal terutama dalam menangani pandemi Covid-19 ini, dengan memberikan mandat dan tugas pada jajarannya langsung turun kebawah.
“Masyarakat sudah menjerit dengan PPKM, namun jika solusi yang diberikan Pemerintah Pusat tepat, saya yakin masyarakat akan bisa bertahan hingga pandemi hilang,” tukasnya.
Reporter : Sdr
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful
