JAKARTA, Minggu (18/03/2018) suaraindonesia-news.com – Tahun politik 2018 mulai mendekati hari harinya, namun tak jarang sebagian calon kepala daerah yang tersandung berbagai persoalan termasuk persoalan hukum.
Untuk itu Naumi, meminta penegak hukum termasuk komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan Pemerintah agar benar benar menyeleksi calon pimpinan Kepala daerah.
“Karena ini akan menjadi contoh dan presiden buruk bagi generasi bangsa kita, jika seorang calon menyandang status tersangka ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil rakyat, sementara dirinya tersangkut persoalan hukum,” tutur Naumi.
Bahkan aktivis anak dan perempuan itu minta DPR dan Pemerintah untuk membuat peraturan agar seorang yang statusnya sebagai tersangka untuk tidak ikut pesta demokrasi atau calon pimpinan daerah demi generasi bangsa.
Baca Juga: TRC PA Lakukan Aksi Sosial Kepada Anak Berkebutuhan Khusus di Hiliduho
“Sebaiknya Pemerintah dan DPR segera membuat peraturan atau kebijakan bahwa seseorang yang sudah menjadi tersangka walaupun belum ada ketetapan hukum tetap, tidak diperbolehkan mencalonkan diri di Pilkada maupun pileg, guna menghindari adanya pemimpin yang korup atau bermasalah,” pinta Naumi.
Bahkan Aktivis yang tidak kenal lelah dalam mengurus hak-hak anak Indonesia itu mengatakan masih banyak generasi bangsa yang pantas menjadi pemimpin yang baik tanpa status tersangka.
“Masih banyak orang pintar dan baik yang bisa dicalonkan untuk bisa mengurus negeri ini, saatnya pesta demokrasi tidak lagi dipenuhi oleh orang orang bermasalah, tidak lagi harus menggunakan biaya yang besar, tapi harus dimulai dengan pesta demokrasi yang cerdas, adu visi misi dan program,” tegas Naumi.
Dengan begitu kata Naumi, akan terhindar dari pemimpin yang korup dan pemimpin yang tidak bisa bekerja. Tukasnya.
Reporter : Topan
Editor : Amin
Publisher : Imam
