Reporter: Irl
BANYUWANGI, Sabtu (10/6/2017) suaraindonesia-news.com – Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ternyata salah penafsiran dalam penerapannya oleh penegak perda daerah Kabupaten yaitu Satpol PP.
Pasalnya, razia yang dilakukan untuk penertiban tempat-tempat hiburan yang masih nekat untuk buka di bulan ramadhan ini guna menciptakan situasi kondisi yang kondusif ternyata berbuntut penyegelan bangunan.
Keterangan dari eko wijiyono ketua gerakan aktivis indonesia bersatu (GAIB) razia yang dilakukan Satpol PP Banyuwangi tempo hari lalu berdampak pada penyegelan yang tertulis perda nomor 14 tahun 2011 Kabupaten Banyuwangi tentang izin mendirikan bangunan (IMB) pada spanduk tersebut.
Tetapi penutupannya yang dilakukan satpol pp Banyuwangi terbilang tebang pilih yang hanya melakukannya terhadap 3 warung saja.
“Dari keterangan ss pemilik warung yang disegel, kenapa kok cuma 3 warung saja yang ditutup, padahal kan banyak juga yang buka dan sama-sama kena razia,” jelasnya.
Menurut eko wijiyono, hanya 3 warung yang disegel, sehingga terindikasi tebang pilih. “Harusnya disegel semua,” ungkapnya.
Didalam perda jelas, hanya untuk bangunan pribadi yang tidak punya IMB, sedangkan bangunan lokasi itu milik Pemda Banyuwangi.
Sampai berita ini dipublikasikan belum ada konfirmasi dari pihak Satpol PP banyuwangi.
