Komitmen Partai Golkar Dalam Menegakkan Supermasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi Harus Dibuktikan Dan Dikawal

Reporter: Iran G Hasibuan

BOGOR, Jumat (10/3/2017) suaraindonesia-news.com – Partai Golkar harus mengambil sikap Tabayun dan sepenuhnya menyerahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus mega Korupsi E KTP yang merugikan negara sebesar 2,1 Trilyun.

Komitmen Partai Golkar dalam menegakan supremasi hukum dalam pemberantasan Korupsi harus dibuktikan dan dikawal.

Berkaitan dengan politisi Golkar dan Ketua Umum Partai Golkar harus disikapi sebuah koreksi “mekanisme Partai harus dikedepankan apabila dalam persidangan ada peningkatan status dari terduga menjadi tersangka, maka jelas secara etika, peraturan organisasi dan pengedepanan wibawa Partai Golkar maka tidak ada alasan Setya Novanto harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar” demikian dikatakan fungsionaris Partai Golkar Samsul Hidayat kepada suaraindonesia.

Dengan itu, DPP Partai Golkar harus mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan terburuk.

“Saya yakin Setya Novanto sebagai kader yang juga seorang negarawan tentunya tidak ingin Partai Golkar terbebani oleh kasus yang dihadapinya, karena sangat berdampak besar dalam pemenangan PILKADA serentak 2018 dan tentunya PILEG 2019,” ujarnya.

Suara Rakyat, Suara Golkar tentunya seluruh Rakyat Indonesia mengutuk perbuatan Korupsi.

“Jangan biarkan Partai Golkar tenggelam menjadi Partai Gurem karena perilaku Korupsi, masih ada ratusan bahkan ribuan stok Kader Partai Golkar yang bersih dan mampu memimpin Suara Rakyat,” pungkasnya.