KOTA BOGOR, Jumat (13/05) suaraindonesia-news.com – Guna memastikan kondisi infrastruktur pelayanan publik dan mendengar langsung aspirasi warga serta aparat pemerintahan wilayah, komisi III DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak (sidak) ke Kecamatan Tanah Sareal pada Jumat (23/05/2025).
Ketua Komisi III, Heri Cahyono, menegaskan bahwa fokus kunjungan ini adalah memantau kesiapan relokasi Kantor Kecamatan Tanah Sareal yang terdampak pembangunan fly over, serta memastikan bahwa program-program seperti RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), penanganan rumah kumuh, dan penerangan jalan umum (PJU) berjalan optimal.
“Kami ingin pastikan kantor kelurahan dan kecamatan memberikan layanan terbaik. Juga kami minta agar program RTLH benar-benar menyasar rumah warga yang paling membutuhkan,” ujar Heri di sela kunjungan.
Permasalahan Akses Jalan dan Sampah
Camat Tanah Sareal, Aditya, mengungkap sejumlah persoalan klasik seperti akses jalan rusak di RW 6 dan RW 5–7 Mekarwangi, serta kendala pengelolaan sampah akibat TPS-3R yang sudah tak optimal.
“Kami berinisiatif mengembangkan program ‘1 Kelurahan 1 RT Bebas Sampah’, bekerja sama dengan warga dan penggiat lingkungan. Tapi perlu dukungan sarana, regulasi, dan edukasi,” ujarnya.
Aditya juga menyampaikan pentingnya pembangunan embung di kawasan Laut Emas untuk mengurangi banjir lintasan, serta usulan pembangunan rumah susun di Kelurahan Kencana sebagai solusi keterbatasan lahan.
Ditempat yang sama, anggota Komisi III lainnya, seperti Lusi, Abdul Rosyid, dan Benninu Argubie, turut menyampaikan dorongan agar Pemerintah Kota mempercepat digitalisasi layanan, memperluas jaringan PJU, mendukung program CSR untuk UMKM, serta menghentikan praktik pembakaran sampah di permukiman.
Sementara itu, warga Tanah Sareal yang hadir, Rozi Putra, mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi antara lurah dan DPRD, serta menekankan bahwa perubahan lingkungan harus dimulai dari rumah tangga, dengan edukasi pemilahan sampah dan larangan pembakaran terbuka.
Heri menegaskan, komisi III DPRD Kota Bogor berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan dan masukan tersebut ke dalam rekomendasi kebijakan resmi.
“Kami akan kawal anggaran dan kebijakan lintas sektor agar kebutuhan di Tanah Sareal bisa dijawab secara nyata dan terukur,” pungkas Heri.
