KOTA BOGOR, Rabu (23/10) suaraindonesia-news.com – Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Sekretariat Daerah Kota Bogor, untuk memantau langsung pelaksanaan tender proyek-proyek pembangunan tahun anggaran 2025.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, didampingi Wakil Ketua Taufik serta anggota komisi lainnya. Dalam pertemuan, rombongan diterima langsung oleh Kepala Bagian PBJ Kota Bogor, Lia Kania Dewi, bersama jajaran pejabat pengadaan dan pengelola sistem LPSE.
Dalam pemaparan BPJ, hingga 22 Oktober 2025 telah tercatat sekitar 65 paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Dari jumlah tersebut, 45 paket (69%) telah selesai proses tender, 10 paket (15%) sedang dalam proses tender ulang, dan 10 paket lainnya (15%) dinyatakan gagal atau batal seleksi. Total nilai seluruh proyek yang dipantau mencapai lebih dari Rp 80 miliar.
Beberapa proyek strategis yang telah rampung proses tender antara lain Rehabilitasi Stadion Pajajaran Rp 19,29 miliar, Optimalisasi Masjid Agung Kota Bogor Rp 1,98 miliar, Revitalisasi Lapangan Terbuka GOR Pajajaran (Rp 2,02 miliar), serta peningkatan jalan dan trotoar di kawasan SSA dan Ahmad Yani.
Sementara itu, beberapa proyek pendidikan seperti rehabilitasi SDN Situgede 5, SDN Cimahpar 4, dan SMPN 7 masih mengalami proses tender ulang.
Heri Cahyono menyampaikan bahwa Komisi III memberikan apresiasi terhadap kinerja BPJ yang telah menyelesaikan sebagian besar tender lebih awal dari jadwal, namun tetap menekankan pentingnya percepatan untuk proyek-proyek yang masih tertunda.
“Kami mengapresiasi kerja BPJ yang sudah berjalan baik. Tapi masih ada beberapa paket yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat serapan anggaran,” ujar Heri.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dan koordinasi lintas OPD dalam pengadaan barang dan jasa, terutama antara BPJ dengan DPUPR, Disperumkim, dan Dinas Pendidikan, agar proses lelang dan kontrak berjalan lebih efisien sejak awal tahun anggaran.
Komisi III juga mendorong BPJ untuk membuat dashboard informasi tender yang bisa diakses publik dan DPRD secara berkala, sebagai wujud keterbukaan informasi dan pengawasan bersama.
“Keterbukaan informasi publik adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin setiap proses pengadaan dapat dipantau dengan mudah dan akuntabel,” tambahnya.
Kepala Bagian PBJ Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menjelaskan bahwa sistem SPSE 4.5 telah terintegrasi penuh dengan INAPROC LKPP, dan seluruh proses dilakukan secara elektronik. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis, seperti kurangnya peserta kualifikasi dan keterlambatan pengunggahan dokumen dari beberapa OPD pengguna anggaran.
Di akhir kunjungan, Komisi III DPRD Kota Bogor menegaskan akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap proyek-proyek strategis kota, untuk memastikan semua berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
