BOGOR, Senin (30/03) suaraindonesia-news.com – Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor pada Senin (30/03/2026). Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan utama.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rifky Alaydrus, menyebutkan bahwa potensi PAD Kota Bogor masih besar, namun belum tergarap secara maksimal.
“Potensinya besar, tapi belum optimal. Masih ada kebocoran di beberapa sektor seperti parkir, reklame, dan pajak usaha. Ini harus segera dibenahi,” ujarnya.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi II Atty Sumadikarya, Sekretaris Komisi II Benninu Argubie, serta anggota Heri Cahyono dan Hasbi Alatas.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan, terutama akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
“Ke depan kita harus memperkuat PAD. Tidak bisa lagi bergantung pada transfer pusat. Perbaikan sistem dan optimalisasi potensi harus kita lakukan,” kata Denny.
Dalam rapat tersebut, pengelolaan parkir menjadi perhatian serius. Komisi II menilai sistem yang masih manual membuka celah kebocoran.
Benninu Argubie menekankan pentingnya integrasi data untuk meningkatkan PAD.
“Selama data tidak terintegrasi, potensi tidak akan maksimal. Kita harus punya satu sistem data yang jelas,” tegasnya.
Selain parkir, keberadaan reklame tanpa izin juga menjadi temuan di lapangan yang dinilai merugikan daerah.
Heri Cahyono menegaskan bahwa digitalisasi menjadi langkah penting dalam pembenahan sistem.
“Ke depan semua layanan harus berbasis digital dan data yang valid. Jangan lagi ada program tanpa kejelasan manfaat,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar seluruh sistem pendapatan dapat dipantau secara real-time.
Sementara itu, Hasbi Alatas menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal, termasuk PD Pasar.
“Kondisi BUMD harus segera dibenahi. Jangan sampai terus menjadi beban daerah,” katanya.
Selain itu, kualitas proyek dan keterlambatan pekerjaan juga menjadi perhatian. Komisi II meminta pengawasan diperketat agar tidak merugikan keuangan daerah.
Wakil Ketua Komisi II, Atty Sumadikarya, menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan program.
“Kalau baik kita katakan baik, kalau tidak sesuai harus diperbaiki. Jangan sampai kerja keras kita tidak menghasilkan kualitas yang baik,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kota Bogor menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan PAD.
“Ini tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak bersama agar PAD meningkat dan berdampak langsung ke masyarakat,” tutup Rifky.
