BOGOR, Kamis (05/03/2026) suaraindonesia-news.com – Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor guna meninjau langsung kondisi pelayanan pajak serta mendalami berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sidak tersebut dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, yakni Rifky Alaydrus, Heri Cahyono, Anita, Hasbi, Benninu Argubie, dan Endah Purwani. Rombongan Komisi II diterima oleh Sekretaris Bapenda Kota Bogor, Tyas, bersama jajaran pejabat dan staf Bapenda.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi II melihat langsung pelayanan pembayaran pajak daerah seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta layanan pembayaran melalui Bank BJB.
Dari hasil sidak, ditemukan sejumlah catatan terkait fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Ruang tunggu wajib pajak dinilai kurang nyaman dan antrean pelayanan masih cukup panjang. Selain itu, sebagian area pelayanan masih berada di ruang terbuka yang bercampur dengan area parkir kendaraan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rifky Alaydrus, menegaskan bahwa Bapenda merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga fasilitas pelayanan publik harus mendapat perhatian serius.
“Kalau kita ingin pendapatan daerah meningkat, maka instansi yang bertugas mencari pendapatan itu harus didukung dengan fasilitas yang baik. Masyarakat yang datang untuk membayar pajak harus mendapatkan pelayanan yang nyaman dan tertata,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II Heri Cahyono menyampaikan bahwa sidak ini penting untuk melihat secara langsung kondisi internal Bapenda yang selama ini tidak terlihat dalam rapat-rapat formal.
“Selama ini kita hanya bertemu pimpinan OPD dalam rapat, tetapi dengan sidak seperti ini kita bisa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi oleh pegawai di Bapenda,” katanya.
Anggota Komisi II Benninu Argubie menekankan pentingnya penguatan inovasi dalam pengelolaan pajak daerah agar masyarakat semakin terdorong untuk memenuhi kewajibannya.
“Kami mendorong Bapenda untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II Hasbi yang menyoroti pentingnya optimalisasi pendataan wajib pajak, khususnya pada sektor usaha seperti restoran, kafe, hotel, dan usaha jasa lainnya yang berkembang pesat di Kota Bogor.
“Kita perlu memastikan bahwa seluruh potensi pajak daerah benar-benar terdata dan terkelola dengan baik. Jangan sampai ada potensi yang belum tergarap secara maksimal,” ujarnya.
Anggota Komisi II Anita juga menyoroti sistem pelaporan pajak yang saat ini masih menggunakan mekanisme self assessment sehingga sangat bergantung pada tingkat kejujuran wajib pajak.
“Perlu ada sistem yang lebih kuat untuk memastikan laporan pajak sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II Endah Purwani menilai pentingnya peningkatan fasilitas pelayanan publik agar masyarakat yang datang untuk membayar pajak merasa nyaman.
“Kalau masyarakat datang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, maka sudah seharusnya kita memberikan pelayanan yang baik dan fasilitas yang memadai,” ujarnya.
Dalam dialog dengan jajaran Bapenda juga terungkap bahwa saat ini terdapat keterbatasan anggaran operasional yang berdampak pada perbaikan sarana dan prasarana kantor serta pemeliharaan peralatan kerja.
Selain itu, jumlah petugas pengawasan pajak juga masih terbatas, sementara jumlah objek pajak di Kota Bogor terus bertambah, khususnya pada sektor usaha kuliner dan jasa.
Komisi II DPRD Kota Bogor menyatakan akan mendorong dukungan kebijakan serta penguatan anggaran agar Bapenda dapat bekerja lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
“Komisi II siap mendukung upaya peningkatan PAD Kota Bogor karena pada akhirnya hasilnya juga akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik,” tutup Rifky Alaydrus.
