BALI, Jumat (09/01) suaraindonesia-news.com – Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam rangka mempelajari dan menggali strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumat (09/01/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus, bersama sejumlah anggota Komisi II, di antaranya Heri Cahyono, Abdul Kadir Hasbi Alatas, dan Wishnu Ardiansyah.
Dalam sambutannya, Achmad Rifki Alaydrus menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh masukan komprehensif terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan peningkatan PAD di Kota Bogor.
“Kami ingin menggali secara langsung bagaimana Kabupaten Badung mampu membangun sistem pendapatan daerah yang kuat, mulai dari aspek pengawasan, digitalisasi transaksi, hingga penegakan sanksi terhadap wajib pajak. Banyak hal yang bisa kami adaptasi untuk diterapkan di Kota Bogor,” ujar Rifki.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menekankan pentingnya kesesuaian antara potensi ekonomi daerah, penetapan target pajak, dan realisasi penerimaan pajak.
“Kami mendorong agar setiap daerah, termasuk Kota Bogor, memiliki kajian potensi ekonomi yang terukur, sehingga selisih antara potensi, target, dan realisasi pajak dapat dipetakan secara jelas. Kabupaten Badung sudah melangkah jauh dalam hal ini,” ungkap Heri.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Bapenda Kabupaten Badung memaparkan sejumlah inovasi yang telah diterapkan dalam pengelolaan PAD. Inovasi tersebut antara lain monitoring transaksi usaha secara daring, penggunaan sistem cash register online, serta pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan pemerintah daerah memantau transaksi usaha secara real time.
Selain itu, Bapenda Badung juga telah mengembangkan sistem pengamanan berlapis guna mencegah terjadinya manipulasi pajak, serta menerapkan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Berbagai kebijakan fiskal strategis turut dipaparkan, seperti pemberian insentif bagi pelaku usaha, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah tinggal dan lahan pertanian, serta pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk warisan dan hibah keluarga sedarah.
Komisi II DPRD Kota Bogor menilai model pengelolaan PAD yang diterapkan Kabupaten Badung layak dijadikan referensi nasional, mengingat capaian PAD Badung yang konsisten mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. Sektor pariwisata, perhotelan, restoran, hiburan, dan reklame menjadi kontributor utama pendapatan daerah tersebut.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan baru di Kota Bogor, guna memperkuat basis pendapatan daerah, menekan potensi kebocoran pajak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Reporter: Iran G Hasibuan
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri
