KOTA BOGOR, Senin (24/02) suaraindonesia-news.com – Komisi 3 DPRD Kota Bogor menggelar rapat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat guna membahas berbagai permasalahan transportasi dan aset daerah, termasuk program layanan transportasi publik “Bis Kita” dan status kepemilikan lahan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Rapat ini berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi 3 DPRD Kota Bogor serta perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, dalam pertemuan tersebut menyoroti permasalahan aset kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor yang masih berstatus milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa status kepemilikan ini menjadi kendala dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan di Kota Bogor.
“Karena statusnya masih pinjam pakai, renovasi dan penganggaran infrastruktur menjadi sulit. Kami berharap ada solusi terbaik agar pembangunan bisa berjalan,” ujar Heri Cahyono.
Menanggapi hal ini, perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa aset yang masih dalam status pinjam pakai memang tidak bisa langsung dihibahkan, namun dapat diperpanjang hingga nantinya berpotensi untuk dihibahkan secara permanen.
“Saat ini status pinjam pakai telah habis masa berlakunya dan perlu diperpanjang. Kami akan mengupayakan agar proses hibah ini bisa berjalan,” kata perwakilan dari Dishub Jabar.
Selain membahas permasalahan aset, rapat juga menyoroti program layanan transportasi “Bis Kita.” Komisi 3 DPRD Kota Bogor menekankan pentingnya kesinambungan layanan ini untuk mendukung transportasi publik yang lebih baik di Kota Bogor. Anggota Komisi 3, Angga Alan, menjelaskan bahwa saat ini Kota Bogor hanya mampu menganggarkan Rp10 miliar untuk operasional enam bulan, sementara untuk mencapai operasional penuh selama satu tahun masih membutuhkan tambahan anggaran. Ia berharap ada sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembiayaan operasional.
Lusiana Nurissiyadah, anggota Komisi 3 lainnya, mempertanyakan apakah semua koridor layanan Bis Kita dapat tetap berjalan apabila layanan ini diambil alih oleh Provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikannya sebagai bentuk kepastian bagi masyarakat Kota Bogor dalam mendapatkan akses transportasi publik yang memadai.
Dalam kesempatan yang sama, Atty Sumadikarya dan Nasya Kharisa Lestari juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam pengelolaan aset dan sistem transportasi. Nasya Kharisa Lestari bahkan mengusulkan agar dilakukan moratorium trayek angkutan kota guna mengurangi kemacetan yang semakin parah di Kota Bogor.
Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa program gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk rehabilitasi jalan sepanjang 600 km di Jawa Barat. Mereka juga memastikan bahwa bantuan keuangan dari provinsi ke Kota Bogor masih memungkinkan, termasuk dalam bentuk stimulus untuk transportasi massal seperti program Bis Kita.
Rapat ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting, di antaranya adalah perlunya perpanjangan pinjam pakai aset Dishub Kota Bogor agar dapat segera dilakukan renovasi, serta kemungkinan pengusulan hibah aset agar infrastruktur dapat dibangun. Selain itu, Komisi 3 DPRD Kota Bogor akan terus mengawal upaya optimalisasi layanan Bis Kita agar bisa beroperasi secara penuh dengan dukungan anggaran yang memadai.
Komisi 3 DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk terus mengawasi dan memperjuangkan perbaikan sistem transportasi di Kota Bogor demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.
