ACEH TIMUR, Sabtu (14/02) suaraindonesia-news.com – Keuchik Desa Pante Rambong, Hermanto, menyampaikan kritik terhadap hasil verifikasi data korban banjir yang dilakukan oleh mahasiswa di Kecamatan Pante Bidari dan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Ia menilai hasil verifikasi tersebut bermasalah dan berpotensi merugikan warga terdampak bencana.
Menurut Hermanto, data BNBA (By Name By Address) yang telah diverifikasi dan dicentang langsung oleh pemerintah desa sebelumnya tidak mengalami perubahan. Namun, ia menyebut terdapat perbedaan setelah proses verifikasi lanjutan oleh mahasiswa, khususnya terkait kategori tingkat kerusakan rumah warga.
Ia menjelaskan bahwa dalam data awal, sejumlah rumah tercatat mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang hilang terbawa arus banjir bandang. Namun, hasil verifikasi terbaru justru mengubah sebagian status kerusakan menjadi ringan.
“Data BNBA tetap sama, tidak ada perubahan. Yang berubah itu justru hasil verifikasi mahasiswa. Padahal pemerintah desa sudah mencentang rusak berat, bahkan ada rumah yang hilang total dibawa arus. Dari mana muncul akal mereka sampai bisa mengubah menjadi rusak ringan?” ujar Hermanto kepada awak media, Minggu (15/02).
Hermanto menilai perubahan data tersebut bukan persoalan administratif semata, melainkan berdampak langsung terhadap hak masyarakat korban banjir. Ia menyebut perbedaan kategori kerusakan dapat memengaruhi bantuan yang diterima warga serta berpotensi memicu konflik sosial di tingkat desa.
“Mereka harus bertanggung jawab. Jangan bekerja seenaknya tanpa mempertimbangkan fakta di lapangan. Akibat perubahan data ini, hak korban bisa hilang dan konflik di masyarakat mulai muncul,” katanya.
Ia mendesak pemerintah daerah serta pihak yang menugaskan tim verifikasi mahasiswa untuk melakukan audit ulang terhadap hasil pendataan tersebut. Menurutnya, evaluasi terbuka diperlukan agar tidak terjadi kesalahan atau dugaan manipulasi data yang merugikan masyarakat terdampak bencana.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah kehilangan rumah dan harta benda malah kembali menjadi korban karena data yang diubah tanpa dasar yang jelas. Kami minta semua pihak bertanggung jawab dan mengembalikan data sesuai kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.
