JAKARTA, Minggu (8/2) suaraindonesia-news.com – Ketua Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Nasional, Jeny Claudya Lumowa yang dikenal sebagai Bunda Naomi, menyampaikan keprihatinannya atas beredarnya keluhan di media sosial terkait dugaan tidak tersalurnya dana pengamanan atau surat perintah (Sprin) kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di lapangan.
Keluhan tersebut disertai foto sejumlah individu mengenakan seragam Polri dan menyebutkan bahwa anggaran yang seharusnya diterima anggota tidak sepenuhnya sampai kepada pihak yang berhak. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa sebagian anggota harus menggunakan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan dasar selama bertugas, seperti bahan bakar minyak (BBM), konsumsi, rokok, hingga obat-obatan.
“Saya prihatin membaca keluhan tersebut. Ada informasi bahwa anggota harus mengeluarkan uang pribadi untuk kebutuhan dasar, sementara di sisi lain dilaporkan bahwa pihak atasan dalam kondisi aman dengan administrasi yang terlihat rapi,” ujar Jeny Claudya Lumowa dalam pernyataan resminya, Minggu (8/2).
Ia menilai, meskipun Polri telah mencanangkan berbagai program reformasi internal, munculnya keluhan semacam ini mengindikasikan masih adanya persoalan serius yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan segera dari pimpinan tertinggi institusi.
“Ini menjadi sinyal bahwa pimpinan teratas Polri harus segera melakukan evaluasi dan perubahan sistem. Jangan sampai ada kesan pembiaran, sementara anggota di lapangan menghadapi risiko dan pengorbanan besar dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Menurut Jeny Claudya Lumowa, permasalahan tersebut tidak dapat dilihat semata-mata sebagai kesalahan individu, melainkan harus ditelaah sebagai potensi persoalan sistemik. Ia menekankan pentingnya menjamin hak-hak anggota secara penuh apabila mereka diwajibkan menjalankan tugas negara.
“Jika tugas dibebankan kepada anggota, maka hak mereka juga harus dipenuhi secara utuh. Reformasi institusi tidak akan bermakna apabila tidak disertai kejujuran dan transparansi dalam penyaluran anggaran yang benar-benar sampai kepada anggota yang bekerja di lapangan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polri terkait keluhan yang beredar di media sosial tersebut.
