JAKARTA, Minggu (11/1) suaraindonesia-news.com – Ketua Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Indonesia, Jeny Claudya Lumowa, meminta perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) terhadap dukungan anggaran dan pemantauan kinerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di seluruh Indonesia.
Permohonan tersebut disampaikan Jeny dalam rilis resmi pada Senin, 12 Januari 2026. Ia menilai Unit PPA yang tersebar di 510 Kepolisian Resor (Polres) merupakan ujung tombak penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah, dengan beban tugas yang sangat berat.
Menurut Jeny, Unit PPA memiliki peran strategis mulai dari proses penyelidikan dan penanganan perkara, pendampingan serta pemulihan korban, hingga upaya pencegahan kekerasan. Namun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi kinerja di lapangan.
“Kami mengajukan permohonan kepada Bapak Kapolri agar menyediakan anggaran khusus bagi setiap Unit PPA di 510 Polres dengan besaran minimal Rp250 juta per tahun,” ujar Jeny Claudya Lumowa.
Ia menjelaskan, jika dihitung secara nasional, total kebutuhan anggaran tersebut mencapai sekitar Rp127,5 miliar per tahun. Meski demikian, Jeny menyadari kondisi setiap wilayah berbeda, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian alokasi anggaran sesuai tingkat kerawanan kasus maupun kondisi geografis masing-masing daerah.
“Wilayah dengan jumlah kasus tinggi atau tantangan geografis yang lebih kompleks tentu membutuhkan alokasi lebih besar, sementara daerah lain dapat beroperasi dengan anggaran sesuai standar minimal,” jelasnya.
Jeny menambahkan, anggaran minimal tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penting Unit PPA, seperti peningkatan kapasitas dan pelatihan personel, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, program sosialisasi pencegahan kekerasan, serta dukungan bagi proses pemulihan korban.
Selain persoalan anggaran, Jeny juga meminta agar Presiden Republik Indonesia tidak hanya memberikan atensi secara umum, tetapi turut melakukan pemantauan kinerja Unit PPA secara lebih mendalam. Hal ini dinilainya semakin penting setelah dibentuknya Direktorat PPA di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).
“Kami mengapresiasi pembentukan Direktorat PPA di Mabes Polri sebagai wujud komitmen Polri dalam menangani isu perlindungan perempuan dan anak. Namun, pembentukan struktur ini perlu diimbangi dengan pemantauan yang cermat agar kinerja di lapangan benar-benar berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Jeny menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, tidak hanya dari internal Polri, tetapi juga dari pemangku kebijakan tertinggi. Ia berharap Presiden dapat memastikan koordinasi antara Direktorat PPA Mabes Polri dengan Unit PPA di daerah berjalan efektif, serta kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi perlindungan perempuan dan anak.
“Jangan hanya sebatas atensi, tetapi cermati lebih dalam bagaimana kinerja Unit PPA berjalan dan apa saja hambatan yang mereka hadapi di lapangan,” pungkas Jeny Claudya Lumowa.
Reporter: Zaini Amin
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri
