JAKARTA, Rabu (08/10) suaraindonesia-news.com – Ketua Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA), Jeny Claudya Lumowa yang akrab disapa Bunda Naumi, meminta setiap Direktorat Siber di Polda untuk melengkapi alat siber yang canggih di seluruh Polres di Indonesia.
Menurutnya, keberadaan perangkat teknologi siber yang memadai di tingkat Polres sangat penting untuk mendukung respons cepat kepolisian, baik dalam penanganan kejahatan konvensional maupun kejahatan siber yang semakin kompleks.
“Peralatan siber di setiap Polres akan mempercepat sistem informasi terintegrasi untuk pelaporan kejadian otomatis, analisis data yang akurat untuk pengambilan keputusan, pelacakan kasus secara real-time, serta mendukung penyelidikan kejahatan siber secara lebih efektif. Hal ini penting untuk mempercepat tindakan, meningkatkan efisiensi, dan akuntabilitas kepolisian,” ujar Bunda Naumi, Rabu (8/10/2025).
Ia menambahkan, teknologi tersebut akan membantu polisi dalam pelaporan dan koordinasi cepat melalui sistem pelaporan otomatis berbasis aplikasi di ponsel petugas. Dengan sistem ini, laporan insiden dapat diterima secara real-time tanpa menunggu instruksi atasan, sehingga informasi kondisi lapangan dapat segera ditindaklanjuti oleh pusat komando.
Selain itu, sistem informasi yang terintegrasi dapat mempercepat penyebaran informasi terkait tindak pidana dan lokasi kejadian, sehingga koordinasi antarunit maupun personel menjadi lebih sigap.
Bunda Naumi juga menyoroti manfaat alat siber untuk efektivitas penyelidikan dan pengambilan keputusan, di antaranya melalui dukungan forensik digital untuk menganalisis perangkat, memulihkan data, dan mengidentifikasi jejak digital yang krusial dalam kasus kejahatan modern.
“Dengan data yang akurat dari sistem e-kinerja, pimpinan bisa membuat keputusan strategis yang lebih tepat serta memantau kinerja anggota secara real-time. Ini mendukung respon cepat terhadap setiap masalah,” tambahnya.
Tak hanya untuk penegakan hukum, Bunda Naumi menilai alat siber juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memberi akses layanan digital kepada masyarakat, seperti pengurusan SIM dan SKCK secara daring. Hal ini akan mengurangi antrean di kantor polisi dan memberi lebih banyak waktu bagi petugas untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan respon cepat.
Selain itu, pemetaan dan analisis wilayah rawan kejahatan melalui sistem digital dapat membantu polisi mengalokasikan sumber daya secara efektif dan merespons lebih cepat di lokasi prioritas.
“Penggunaan teknologi digital juga memperkuat komunikasi antara polisi dan masyarakat, termasuk untuk menyampaikan informasi edukasi keamanan yang akan meningkatkan kesadaran publik serta mempercepat respon terhadap potensi ancaman,” pungkas Bunda Naumi.
Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja kepolisian, khususnya dalam melindungi perempuan dan anak, serta menghadapi tantangan kejahatan di era digital.
