DEPOK, Jumat (21/01/2022) suaraindonesia-news.com – Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Depok, Ery Juliani Pasoreh, S.H., M.Si memimpin rapat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kamis (20/01/2022).

Saat rapat, Ery menyampaikan, sesuai dengan komitmen Kementerian ATR/BPN, Kantah BPN Kota Depok juga terus berupaya untuk mewujudkan Kantor Pertanahan Bebas Korupsi dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka Reformasi Birokrasi tengah digencarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), begitu juga dengan Kantah Kota Depok ini.

ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, dimana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya tahapan pembangunan ZI, dimulai dari pencanangan atau deklarasi komitmen dari pimpinan instansi atau satuan kerja (satker). Kemudian, instansi membentuk Pokja ZI untuk memilih dan menilai secara mandiri satkernya. Pokja selanjutnya menetapkan dan mengusulkan satker untuk mendapatkan review Tim Penilai Nasional (TPN).

“Hal terpenting dalam membangun ZI, yakni komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam suatu satker. Terhadap satker yang betul-betul ingin mewujudkan ZI, komitmen tidak boleh ditawar. Tidak boleh kepala seksi saja, tapi harus secara keseluruhan berkomitmen, tidak hanya bagian pejabat saja. Komitmen sangat berpengaruh kepada terwujudnya pembangunan ZI. Tanpa komitmen tidak akan terjadi,” ungkapnya kepada suaraindonesia-news.com, Jumat (21/01).

Pencegahan korupsi dalam pembangunan ZI harus diperhatikan. Selain itu, kualitas pelayanan publik harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).