Kepala DPMPTSP Bangkalan Perintahkan Pol PP Hadang Insan Pers Konfirmasi Tanpa Id Card UKW

oleh
KTA UKW yang dijadikan penguat Pol PP Penjaga Kantor DPMPTSP Bangkalan dalam menghadang Insan Pers untuk konfirmasi. (Foto: Anam/SI).

BANGKALAN, Sabtu (15/02/2020) suaraindonesia-news.com – Dengan bermodal bukti foto, Polisi Pamong Praja (Pol PP) penjaga ruang masuk Kantor Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) menerapkan aturan baru mempersilakan insan pers menemui pimpinannya jika menunjukan identitas Kartu UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dan kartu anggota yang dikeluarkan PWI.

“Maaf Mas kalau mau menemui pak kadis harus ada ini,” ungkap Riskiyah sambil menunjukan gambar dari hp selulernya, gambar tersebut merupakan sebuah foto identitas UKW dan id card dari PWI.

Dirinyapun sembari menunjukan foto tersebut sembari melanjutkan penjelasannya, “Kalau tidak bisa menunjukkan ini mas, maaf tidak diperbolehkan menghadap ke pak kadis sesuai petunjuk kadis pada saya mas, kalau saya melanggar saya yang kena semprot nanti,” Kata Riskiyah menjelaskan pada awak media yang hendak menemui kepala DPMPTSP Bangkalan.

Lebi lanjut dirinya mengaku lebih baik menghalangi rekan pers yang hendak konfirmasi namun tidak mengantongi id card UKW daripada kena marah oleh kepala DPMPTSP Bangkalan.

“Dari pada saya yang dimarahi mas, ini id card Uji Kompetensi Wartawan (UKW) harus ada kartu itu mas, mangkanya saya foto langsung, walau bawahan saya berani mas, karena saya sesuai perintah (Kadis DPMPTSP Bangkalan, red),” papar Rizkiya pada awak media yang minta ijin hendak melakukan konfirmasi pada Kepala DPMPTSP. Jumat (14/02) siang.

Pada hari yang sama saat dikonfirmasi pada awak media yang meminta namanya tidak disebutkan, pihaknya berencana menghadap Kepala DPMPTSP Bangkalan hendak menggali data dan keterangan perihal jumlah tower berikut dengan status ijinnya se Kabupaten Bangkalan.

“Karna kami mendapat keluhan perihal ijin tower, serta beberapa informasi yang menyatakan jumlah tower yang tidak sama, maka kami bermaksud menemui pak Kadis untuk menggali kebenaran informasi tersebut mas, namun ternyata malah karna kami tidak mengantongi KTA UKW, kami dihadang oleh penjaganya.” paparnya.

Saat peristiwa tersebut dikonfirmasikan pada Ainul Ghufron Kepala DPMPTSP Bangkalan dirinya membenarkan telah memberlakukan aturan tersebut berdasarkan ketidakinginannya mengalami lagi perlakuan salahsatu rekan media yang pernah memberitakannya.

“Saya hanya trauma mas, saya pernah diberitakan oleh salah satu oknum wartawan berinisial (S) dia pernah menulis berita terkait DPMPTSP tanpa konfirmasi dulu kesaya, dari situ saya merasa trauma dan akhirnya saya shering-shering dengan Mas Amin Ketua komunitas Wartawan Bangkalan (KWB) akhirnya berkat kesepakatan bersama, jika ingin menghadap ke saya, jika ingin konfirmasi terkait apapun harus menunjukkan id card Persnya, sekaligus id card UKW dan kartu anggota dari PWI dengan tujuan agar lebih selektif saja,” papar Ainul sapaan akrab mantan Camat Modung tersebut.

Terpisah, menanggapi hal tersebut, Zaini Amin salahsatu pimpinan media menegaskan bahwa hingga saat ini dewan pers tidak melarang media untuk konfirmasi sebagai bahan pemberitaan bahkan melakukan kerjasama sekalipun dengan pejabat publik maupun instansi baik pemerintah maupun swasta.

“Dewan pers saja tidak membuat aturan seperti itu, tindakan seperti itu bisa mengarah pada kategori menghalang-halangi tugas wartawan, lebih baik para pejabat publik lebih hati-hati lagi dalam membuat kebijakan agar tidak berakibat fatal pada dirinya sendiri,” katanya.

Zaini juga menegaskan, bahwa organisasi ke wartawanan bukan hanya PWI saja, namun banyak organisasi lainnya yang menaungi para insan pers, yang memiliki hak yang sama.

“Jadi, Dinas atau instansi lainnya juga harus paham bahwa organisasi yang menaungi para jurnalis bukan hanya PWI saja,” tegasnya.

Reporter : Anam
Editor : Amin
Publisher : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *