Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Wajib Menjadi Peserta JKN-KIS

oleh -71 views
Bupati Nias saat menyampaikan arahanya pada sosialisasi JKN-KIS kepada kepala desa dan perangkat Desa di Nias Barat.

NIAS BARAT, Rabu (14/10/2020) suaraindonesia-news.com – Program JKN-KIS merupakan sebuah keniscayaan yang harus dijalankan dan dijaga keberlangsungannya dan untuk itu setiap orang wajib menjadi peserta JKN-KIS termasuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Mahyuddin saat menghadiri kegiatan Sosialisasi JKN-KIS Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Nias Barat yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) pada Rabu (14/10) yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas BPKPAD, dan Kepala Desa se-Kabupaten Nias Barat.

Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Peserta JKN-KIS diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Pasal 4 Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

“Pasal 4 Permendagri 119/2019, menjelaskan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendaftaran dan perubahan data kepala Desa dan perangkat Desa secara kolektif ke BPJS Kesehatan untuk selanjutnya diterbitkan username dan password aplikasi Edabu KP Desa untuk memudahkan proses entri data peserta,” tutur Mahyuddin.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas PMD dan Kepala Dinas BPKPAD dalam penjelasannya kepada peserta pertemuan yang terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat daerah ini sepakat untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Permendagri 119 Tahun 2019, dan siap menjalankan teknis pelaksanaannya.

Bupati Nias Barat, Faduhusi Daely menyampaikan dukungannya bagi keberlangsungan Program JKN-KIS yang berkualitas serta memantau jalannya pendaftaran kepala Desa dan perangkat Desa menjadi peserta JKN-KIS.

“Kami siap mendukung dan menjalankan pendaftaran kepala desa dan perangkat Desa menjadi segmen Pekerja Penerima Upah dengan mekanisme yang telah diatur dalam Permendagri 119/2020. Tentunya dalam pelaksanaannya akan ada kendala teknis yang terjadi, tetapi kami siap berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan guna memastikan pelaksanaan berjalan sukses,” ujar Bupati Nias Barat saat memberikan sambutan.

Lebih lanjut Faduhusi menjelaskan beberapa langkah konkrit yang akan dijalankan oleh Kabupaten Nias Barat, diantaranya mendaftarkan kepesertaan dan membayar iuran JKN-KIS, melakukan rekonsiliasi data kepesertaan, menganggarkan iuran JKN-KIS bagi kepala desa dan perangkat desa pada APBD Tahun 2020 dan melakukan pemutakhiran data kepesertaan bersama perangkat daerah yang melaksanakan tugas, dan beberapa cara lainnya yang bersifat teknis.

“Kami berupaya secara konsisten untuk menjalankan strategi yang telah kami ambil, guna memberikan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa beserta keluarganya. Harapannya melalui upaya ini, kepala Desa dan perangkat desa merasa terlindungi kesehatannya, bekerja dengan prima dan kami juga telah berkontribusi untuk JKN-KIS yang berkualitas,” tutupnya.

Reporter : Topan
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *