Kepala BPJS Kesehatan Jember : Faskes yang Bekerjasama Untuk Secepatnya Urus Akreditasi

oleh -65 views
Kepala BPJS Kesehatan Tanya Rahayu saat jumpa pers tadi sore. (Foto: Guntur Rahmatullah)

JEMBER, Kamis (02/05/2019) suaraindonesia-news.com – Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi. Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Tanya Rahayu kepada para wartawan, Kamis (2/5/2019) sore.

Dia juga menegaskan bahwa sebenarnya proses akreditasi itu tidak sulit, asal rumah sakit memenuhi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS), yang kini telah diakui di tingkat internasional. Total ada 334 standar dan 1.345 elemen yang harus dinilai. Elemen ini mencakup berbagai hal terkait layanan dan keselamatan pasien serta tenaga kesehatan di rumah sakit.

Pengurusan akreditasi sangat bergantung pada komitmen pemilik dan jajaran pejabat rumah sakit. Rumah sakit yang paham pentingnya akreditasi tidak ragu untuk memperoleh atau memperpanjang sertifikasi. Akreditasi menjamin mutu layanan dan keselamatan pasien selama di rumah sakit. Oleh sebab itu, Tanya kembali mengingatkan bagi rumah sakit untuk melakukan akreditasi supaya tetap bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakt yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi,” tegas Tanya.

Hingga akhir April 2019, terdapat 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama. Tanya menjelaskan, dari 720 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan pada Desember 2018 lalu belum terakreditasi, saat ini jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit. Tanya pun mengapresiasi langkah manajemen rumah sakit yang telah menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka.

“Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” tegasnya.

Di sisi lain, putusnya kerjasama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya. Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Tidak hanya itu, kewajiban akreditasi juga ditegaskan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek pada awal Januari 2019. Menkes Nila telah mengeluarkan surat rekomendasi perpanjangan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk sekitar 551 RS. Tujuannya agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu sambil tetap RS harus segera mengurus akreditasinya sampai batas waktu 30 Juni 2019.

Dilansir dari detik health, Menkes Nila mengatakan bahwa jika sampai batas waktu masih ada RS yang belum mendapat akreditasi maka pihak Kementerian Kesehatan akan melakukan evaluasi dan mungkin juga tindakan tegas.

“Kita lihat lagi permasalahannya. Kalau cuma administrasi yang belum dilengkapi tentu kita akan minta secepatnya, tapi kalau yang agak vital rasanya sulit. Dia tidak sama sekali melakukan komitmennya ya barang kali kita harus agak tegas. Kalau dokumen kita tunggu. Tapi kalau enggak ada upaya sama sekali ya kita tanya ini mau tetap jalan atau tidak,” tegas Menkes Nila.

Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja Kantor Cabang Jember terdapat 1 rumah sakit yang harus segera diperbarui status akreditasinya sudah berakhir yaitu yaitu RSU Baladhika Husada Jember. Dan ada 3 RS yang belum terakreditasi yaitu RS Siloam Jember, RS Islam Lumajang, RSUD Pasirian Lumajang. Sedangkan untuk periode Juli- Desember 2019 juga ada 4 RS yang akan habis akreditasinya yaitu RSD dr. Soebandi Jember, RS Perkebunan PTPN X Jember, RS Bhayangkara Lumajang dan RS Djatiroto Lumajang.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Agira
Publisher : Mariska

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *