MAKASSAR, Jumat (14/11) suaraindonesia-news.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertipikasi aset milik negara. Dalam kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyerahkan 254 sertipikat aset kepada kepala daerah di wilayah tersebut.
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi daerah penerima sertipikat terbanyak, yakni 208 sertipikat aset. Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assegaf, menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian ATR/BPN yang dinilai membawa perubahan positif dalam pelayanan pertanahan.
“Saya sangat berterima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan jajaran di Pangkep. Ini menjadi semangat baru bagi masyarakat kami karena ATR/BPN sekarang tidak seperti yang dulu. Paradigmanya berubah, meskipun wilayah kami berat, tetap dilakukan akselerasi agar masyarakat tenang karena lahannya sudah bersertipikat,” ujarnya.
Rahman menjelaskan bahwa kondisi geografis Kabupaten Pangkep yang mencakup pegunungan, kepulauan, dan daratan menjadi tantangan tersendiri dalam proses sertipikasi. Namun, kerja sama antara pemerintah daerah dan BPN setempat memastikan program berjalan efektif.
“Wilayah kami cukup menantang. Tapi dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dan BPN Pangkep, program sertipikasi bisa berjalan dengan baik. Ini patut diapresiasi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sertipikasi aset negara merupakan bagian penting dalam memperkuat neraca keuangan daerah.
“Aset milik negara, khususnya di Pangkep, masih banyak yang belum tersertipikat. Padahal aset itu menjadi bagian dari kekuatan finansial pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan serta pemerataan ekonomi.
“Sinergi ini adalah kata kunci keberhasilan dalam memastikan kepastian hukum atas tanah, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan Bapak Menteri menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta mencari solusi bersama atas persoalan di lapangan,” ujarnya.
Jufri menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mendukung langkah Kementerian ATR/BPN.
“Kami berharap akan lahir kebijakan yang memperkuat pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pertanahan dan tata ruang,” katanya.
Penyerahan sertipikat ini berlangsung dalam rangkaian Rapat Koordinasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid bersama kepala daerah se-Sulawesi Selatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Dony Erwan beserta jajaran.
