JAKARTA, Minggu (10/11) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan aktif mendukung program pemerintah dalam menyediakan tanah untuk pembangunan, khususnya Program 3 Juta Rumah bagi rakyat. Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada acara bertajuk Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, yang digelar Jumat (08/11) di Menara Bank Tabungan Negara (BTN), Jakarta.
Menteri Nusron menyebutkan, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 1,3 juta hektare tanah idle yang berpotensi dimanfaatkan, meskipun tidak semua lahan tersebut dapat dialokasikan untuk perumahan karena sebagian akan digunakan untuk program transmigrasi dan pertanian.
“Kami siap menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan perumahan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan transmigrasi dan pembukaan sawah,” ujarnya.
Dalam acara yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BTN, Nusron menjelaskan bahwa tanah telantar yang telah habis masa Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU) akan diidentifikasi lebih cepat untuk mendukung program ini.
Ia menyebutkan peraturan baru yang akan mempercepat proses tersebut, dari dua tahun menjadi enam bulan setelah HGU atau HGB habis.
Selain itu, Nusron menekankan pentingnya kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) untuk menjaga ketahanan pangan.
“Jika lahan yang akan digunakan termasuk dalam LSD, maka pengembang wajib mengganti sawah di lahan lain, untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan perumahan dan ketahanan pangan,” tambahnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan harapannya agar program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian ATR/BPN yang menyediakan lahan idle eks HGU dan HGB.
“Kami berharap kerja sama yang kompak untuk mencapai target pembangunan ini,” katanya.
Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Aria Indra Purnama, serta pejabat lain seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.