BOGOR, Jumat (13/03/2020) suaraindonesia-news.com – Meskipun belum mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK), Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bogor bertekad agar predikat WBK dapat terealisasi di Kota Bogor.
Untuk membuktikan keseriusannya dalam kempetisi ini, Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bogor terus melakukan pembenahan untuk memberikan pelayanan publik menuju ke arah yang lebih baik. Layanan pertanahan yang semula akrab dengan konvensional kini berubah drastis menerapkan sistem digitalisasi. Seperti pada layanan elektronik hak tanggungan dan zona nilai tanah.
Dengan layanan itu, masyarakat sebagai pengguna layanan tak perlu lagi datang ke kantor pertanahan cukup dengan mengakses secara elektronik. Terobosan lainnya, kantor ART/BPN meluncurkan layanan pengaduan elektronik bagi masyarakat melalui aplikasi Simpanah tuturnya.
Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bogor, Ery Juliani Pasoreh dampingi Kasubag TU Budiyarsih dan bagian informasi H.Darminto R menuampaikan, perbaikan pelayanan publik di kantornya memang diwajibkan memiliki standar pelayanan publik sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), walaupun secara umum di ATR/BPN sudah ada standar prosedur operasi pelayanan.
“Dalam penyusunannya, kita melibatkan steakholder, seperti akademis, tokoh masyarakat termasuk pers untuk mendapat masukan dan apa saja yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik untuk diperbaiki kedepannya,” kata Ery, Jumat (13/03).
Peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan kantor ATR/BPN ini juga untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tahun ini, lanjut Ery, kantor ATR/BPN Kota Bogor tengah bersiap diri menuju WBK dan WBBM.
“Di Jawa Barat ini ada tiga kantor ATR/BPN yang sekarang diajukan untuk meraih predikat WBK, yaitu Kota Cirebon, Kota Cimahi dan Kota Bogor. Dan nantinya ini dibuktikan oleh survei eksternal dari Menpan RB dan BPS. Survei eksternal sendiri sedang berjalan,” tuturnya.
Untuk memudahkan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat tambah Ery, pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor membuka layanan pertahanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) atau Grha Tiyasa yang berada di Lippo Plaza Kebon Raya. Ada berbagai jenis layanan yang sama dengan di kantor ATR/BPN dapat diakses oleh masyarakat.
“Selain di MPP, ada juga pelayanan jemput bola Rabu Keliling dengan menggunakan mobil Larasita mendatangi kelurahan setiap dua minggu sekali. Kedepan, untuk membuka informasi tentang pertanahan kepada kaum milenial, kita ada program BPN go to Campus,” pungkasnya.
Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Amin
Publisher : Ela
