Kegiatan PNPM di Kecamatan Sapeken Semakin Tak Jelas, Diduga Ada yang Tak Beres..?

oleh -268 views
BKAD DAN BP UPK saat melakukan evaluasi

Sapeken, Suara Indonesia-News.Com – Harus diakui bahwa satu-satunya Program Pemberdayaan yang langsung dapat menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat terutama warga miskin adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Sesuai denga harapan Bupati Sumenep, KH. A. Busyra Karim, M. Si, agar Program PNPM dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan, jangan sampai disalah gunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, hal ini disampaikan dalam acara sosialisasi tingkat Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri (PNPM) tahun 2014..dipendopo Agung Kraton Sumenep, Kamis (22/05) .
Namun tidak demikian halnya dengan pelaksanaan PNPM-mandiri yang ada dikecamatan Sapeken, sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang kegiatan PNPM semakin tak jelas keberadaannya, ketua Badan Kerjasama antara Desa (BKAD) SYAMSUL BAHRI menuturkan bahwa selama ini Pengurus UPK PNPM tak pernah menyampaikan laporan Perkembangan pengelolaan Keuangan PNPM, termasuk berapa jumlah Kelompok SPP, sambungnya,
Sementara Ketua PJOK saat dikonfirmasi, H. Andik Nuhun Reza, membenarkan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –mandiri (PNPM) Di kecamatan Sapeken sehingga kegiatan PNPM mandek alias tak berjalan Lanjutnya,
Dari hasil audit yang dilakukan Auditor Badan Pemberdayaan Masyarakat Propensi Jawa Timur Bulan maret 2014, maka ditemukan Dugaan Penyimpangan dalam Dua kata gori yaitu adanya Rekening gendut dalam penggunaan Dana PNPM, sampai mencapai kurang lebih Rp.850.000.000.,(Delapan ratus lima puluh juta rupiah). serta disinyalir pula adanya Kelompok fiktip ( adanya aliran Dana kepada kelompok yang tidak jelas), sebesar Rp.527000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiyah).
Sehingga asumsi kerugian Negara dalam dugaan penyimpangan Dana PNPM – Mandiri dikecamatan Sapeken sebesar Rp.1.377 M. (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).
Ketua PJOK mengatakan sebenarnya Kami sudah meminta Laporan tertulis sekaligus memanggil Pengurus UPK untuk meminta penjelasan terkait temuan Dugaan adanya KELOMPOK FIKTIF”dan REKENING GENDUD, namun sampai saat ini tidak diindahkan, hal ini dibenarkan pula Camat Sapeken Mohammad Sahlan, Sp. M. Si, bahkan beliau meminta agar segera dilaksakaan MAD khusus, agar semuanya menjadi jelas dan terang benderang. (Sur/zai).

Tinggalkan Balasan