Kapolres Blora Ajak Semua Pihak Antisipasi Rencana Demo

oleh

Reporter: Lukman

Blora, Rabu (02/11/2016) Suaraindonesia-news.com – Kapolres Blora Mengajak tokoh agama dan pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) Islam Sekabupaten Blora di Rupatama Mapolres Blora hari ini Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Blora, Kapolres Blora, Ketua  FKUB Blora Serta Kapala bagian, Kasat dan perwakilan Ormas Islam dan non Islam (NU, Muhammadiyah LDII, DPI, GPK, BANSER, HTI, WALUBI) Sekabupaten Blora dalam rangka mengantisipasi menjelang aksi demonstrasi 4 November 2016,  terkait dengan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI non aktif Basuki T Purnama (Ahok).

Dalam Sambutannya, Kapolres Blora, AKBP Surisman,SIK, M.hum menyampaikan selamat datang kepada tamu undangan di Polres Blora serta mengimbau kepada tokoh Agama, tokoh Adat dan Instansi terkait agar tidak terpengaruh untuk berangkat / ikut dalam aksi Unras tanggal 04 November 2016 di Jakarta serta menjaga situasi Kamtibmas Kabupaten Blora agar tetap aman dan kondusif

Kapolres Blora menjelaskan, untuk mengantisipasi menjelang aksi demonstrasi 4 November 2016,  terkait dengan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI non aktif Basuki T Purnama (Ahok) perlu adanya dukungan semua pihak mulai dari aparat pemerintah hingga tokoh agama, tokoh masyarakat bahkan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar warga Blora khususnya tidak sampai terjerumus bahkan terlibat kepada tindakan yang melawan hukum.

Perwakilan dari Kemenag kabupaten Blora sebagai narasumber menyampaikan bahwa Islam harus memiliki tatanan dan aturan yaitu kapan kita harus bersikap keras dan kapan kita harus berbuat baik untuk umat. Mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama. Islam tidak mengajarkan tata cara amaliyah yang berbentuk teror maupun main hakim sendiri di negara yang damai dan hal tersebut diharamkan oleh Agama apapun.

Sedangkan perwakilan Ormas Islam dan non Islam seperti NU , MUHAMADIYAH, LDII, DPI, GPK, HTI, WALUBI meminta aparat kepolisian untuk terus memproses secara hukum laporan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama (ahok) yang menjadi pelantik protes dan kegaduhan di kalangan masyarakat.

Hasil dari rapat koordinasi tersebut dituangkan dalam Pernyataan Sikap bersama serta ditanda tangani langsung. Diantaranya yakni:

1. Bahwa para tokoh Masyarakat, tokoh Agama, tokoh Adat berkomitmen untuk menjaga Kesatuan dan Persatuan Negara Republik Indonesia dan tidak melakukan gerakan yang dapat menimbulkan Konflik SARA dan menjaga situasi Kamtibmas Kab. Blora tetap kondusif.

2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat tidak akan mempengaruhi warga, umat dan anggotanya serta menghimbau warganya untuk tidak terpengaruh terhadap kegiatan aksi unjuk rasa pada tanggal 04 November 2016 di Jakarta.

3. Mendukung POLRI untuk memproses hukum terhadap kasus Ahok dan mensosialisasikan perkembangan penanganannya.

Dari perwakilan Banser Blora membeberkan keterangan  bahwa perbedaan pendapat dalam kontestasi politik adalah sebuah kewajaran, dan merupakan pendewasaan demokrasi. Begitu juga ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi hal itu merupakan bagian dari demokrasi

Menyikapi rencana demonstrasi tanggal 4 November 2016 mendatang yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat, Pimpinan Pusat GP Ansor menghimbau kepada pemerintah agar :

1. Aparat kepolisian untuk terus memproses secara hukum laporan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahja Purnama yang menjadi pemantik protes dan kegaduhan di kalangan masyarakat.

2. Pimpinan Pusat GP Ansor juga mengimbau umat beragama dan seluruh elemen bangsa menghormati proses hukum tersebut. Selanjutnya, umat beragama dan seluruh elemen bangsa menghargai apa pun yang nanti menjadi keputusan pihak berwenang terkait dugaan penistaan agama tersebut.

3. Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang, GP Ansor meminta agar para elit terutama kepala daerah menghargai kultur Indonesia sebagai bangsa timur yang selalu mengedepankan kesantunan dalam berucap dan bertindak.

4. Kaitan demonstrasi yang akan dilakukan besar-besaran tersebut, GP Ansor pusat Melarang kepada kader GP Ansor dan Banser seluruh Indonesia, terutama yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk tidak melibatkan diri.

“Saya larang kader Ansor dan Banser terlibat dalam demonstrasi apapun alasannya. Akan tetapi, untuk urusan pengamanan, kader boleh terlibat. Tetapi itupun hanya boleh dilakukan jika negara memanggil melalui aparat keamanan,” tutupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh semua tamu undangan yang menyatakan sikap masyarakat Kabupaten Blora menolak dengan tegas dan tidak akan mengirim warganya mengikuti aksi demonstrasi 4 November 2016,  terkait dengan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI non aktif Basuki T Purnama (Ahok).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *