PONTIANAK, Rabu (29/09/2021) suaraindonesia-news.com – Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan kontribusi satker K/L di wilayah Kalimantan Barat dalam pengelolaan anggaran periode semester I TA 2021, serta dalam rangka pemaparan informasi terkait hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) K/L semester I TA 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan penyampaian penghargaan kepada satker K/L terbaik dalam kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tingkat wilayah dan Ekspos RPA periode semester I TA 2021. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Fery Monang Sihite, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Keimigrasian, Pamuji Raharja, Kepala Bagian Umum, M. Ismanto Kurniawan, dan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Hendri Budi Iskanto, hadir dalam acara Penyerahan Piagam Penghargaan dan Ekspos Reviu Pelaksanaan Anggaran DJPb Kalbar.
Kegiatan dibuka oleh sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi, dan dilanjutkan dengan pemaparan Ekspos Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2021.
Edih memaparkan Pagu dan Realisasi APBN Semester I TA 2021, realisasi 10 Satker dengan Pagu tertinggi semester I, serta penilaian IKPA semester I 2021. Edih juga mengatakan bahwa capaian IKPA sebesar 90.63% secara menunjukkan kinerja yang baik, namun perlu adanya peningkatan kinerja anggaran mengingat nilai turun 2,67% poin disbanding periode di tahun 2020. Atas capaian nilai IKPA semester I 2021, terdapat indicator yang masih perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan pada periode selanjutnya, indikator yang dimaksud adalah indicator penyampaian data kontrak, indicator kesalahan SPM, dan deviasi halaman III DIPA.
Terdapat beberapa permasalahan pelaksanaan anggaran semester I TA 2021, permasalahan tersebut antara lain rendahnya realisasi belanja barang baik pada program teknis maupun dukungan manajemen, pelaksanaan kegiatan teknis dan capaian output tidak maksimal, realisasi pengadaan belanja modal tidak optimal, dan juga proses perencanaan pengadaan barang dan jasa kurang optimal.
DJPb juga memberikan rekomendasi untuk Satker K/L untuk menghilangkan permasalahan yang terjadi, antara lain dengan cara Satker agar melakukan realokasi anggaran untuk menggantikan kegiatan yang dilakukan secara online ke kegiatan offline. Satker agar meningkatkan koordinasi dengan eselon I K/L untuk percepatan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
Kanwil Kemenkumham Kalbar memperoleh piagam penghargaan Peringkat II dalam Kategori Pagu diatas Rp 500 Juta s.d. 1 milyar, yang diserahkan oleh Kakanwil DJPB Kalbar dan diterima langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Kalbar.
Reporter : Agus M
Editor : Moh Hasanuddin
Publisher : Syaiful
