KOTA BOGOR, Sabtu (07/03) suaraindonesia-news.com – Kantor Pertanahan Kota Bogor menghadiri acara pembukaan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Plaza Balai Kota Bogor.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Elly Rasita mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk menghadiri acara yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bogor dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Bogor Didie Rachim beserta jajaran, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, serta para wajib pajak.
Kehadiran perwakilan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor menjadi bentuk sinergi antarinstansi dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanahan dan pajak bumi dan bangunan.
Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang administrasi pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Bogor memiliki keterkaitan erat dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Validitas data pertanahan, kepastian hak atas tanah, serta tertib administrasi menjadi faktor penting dalam mendukung akurasi data objek pajak.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan dinilai penting guna mewujudkan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data yang mutakhir.
Melalui momentum Pekan Panutan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat Kota Bogor untuk memenuhi kewajiban perpajakan dapat semakin meningkat. Partisipasi aktif masyarakat dinilai tidak hanya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi juga memperkuat tertib administrasi pertanahan.
Wali Kota Bogor Didie Rachim menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan akurasi data perpajakan melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kantor ATR/BPN.
“Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat sinergi dengan kantor ATR/BPN dalam pemanfaatan peta digital pertanahan. Data tersebut akan dijadikan dasar pembaruan basis data PBB-P2 agar lebih akurat dan terintegrasi,” ujarnya.
