Kajati Launching Rumah Restorative Justice di Seluruh Kejaksaan Negeri di Kaltim

oleh -201 Dilihat
Kajati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman, SH, MH saat memberikan sambutan secara virtual dalam kegiatan Launching Rumah Restorative Justice di Seluruh Kejaksaan Negeri di Kaltim, Rabu, (18/5/2022).

BALIKPAPAN, Rabu, (18/5/2022) suaraindonesia-news.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur (Kaltim), Deden Riki Hayatul Firman, SH, MH, resmi melaunching Rumah Restorative Justice di seluruh wilayah hukum Kejaksaaan Negeri (Kejari) se Kaltim pada Rabu, (18/5/2022).

Launching Restorative Justice ini dilakukan secara virtual dan di ikuti oleh seluruh Kejari se Kaltim dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya Kajati Kaltim Deden Riki Hayatul Firman mengatakan, Restorative Justice adalah merupakan sebuah upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Khususnya terkait dengan tindak pidana.

“Penyelesaian masalah dalam Restorative Justice ini akan melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak pelaku, pihak korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, tokoh masyarakat atau pemangku adat, aparat penegak hukum serta pihak yang terkait lainnya guna sama-sama mencari keadilan dan solusi yang terbaik dari setiap penyelesaian masalah yang dihadapi secara adil dengan menitik beratkan kepada pemulihan kembali kepada semula dan bukan mengedepankan pada aspek pembalasan atau balas dendam”, kata Kajati Kaltim dalam sambutannya secara virtual saat bersamaan dengan launching Rumah Restorative di Kota Samarinda.

Kajati menyampaikan, Restorative Justice ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas keadilan, kepentingan umum, proposionalitas dengan berprinsip bahwa pidana sebagai upaya terakhir.

“Kebijakan dalam Restorative Justice ini lahir dari Jaksa Agung Prof. Dr. ST Burhanuddin. Restorative Justice ini juga di atur dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Lahirnya Restorative Justice ini kita berharap mampu menjadi solusi cepat dan penyelesaian perkara tindak pidana bagi masyarakat yang di katagorikan ringan tanpa harus ke meja hijau atau pengadilan”, jelasnya.

Kajati menyebutkan, sampai saat ini semenjak dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tersebut sudah lebih dari 1000 perkara di tanah air telah berhasil diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan pengadilan Restorative Justice.

“Untuk di wilayah hukum Kajati Kaltim sampai saat ini sudah ada 13 perkara. Saya yakin jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya anime masyarakat terhadap Restorative Justice ini”, ungkapnya.

Dalam perkara, kata Kajati Kaltim, tidak semua bisa diselesaikan berdasarkan Restorative Justice. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan wadah tersebut adalah tindak pidana pertama kali dilakukan oleh seorang pelaku, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai.

Disampaikan Kajati Kaltim, Rumah Restorative Justice ini juga bisa dijadikan sebagai wadah untuk siapapun bisa berkonsultasi khususnya terkait masalah-masalah hukum, baik perdata maupun pidana.

“Kita berharap melalui Rumah Restorative Justice ini untuk bersama-sama bisa mewujudkan keadilan dengan hati nurani, menciptakan lingkungan yang aman, damai, tertib dan sejahtera”, ujarnya.

Reporter : Fauzi
Editor : Redaksi
Publisher : Ipul

Tinggalkan Balasan